Media Hareetz Sebut Indonesia Komitmen Jalin Hubungan Diplomatik dengan Israel Demi Masuk OECD? Ini Respons Kemlu RI

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk mencapai visi Indonesia emas 2045. Salah satu strategi kebijakan yang ditempuh adalah mendorong kerja sama internasional.

Sebagai mitra global, Indonesia secara aktif telah berperan dalam menentukan arah ekonomi global melalui keterlibatan dalam sejumlah fora internasional. Saat ini, Indonesia sendiri juga menjadi negara Asia Tenggara pertama dan ketiga di Asia yang mencapai status Open for Accession Discussion untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Melalui kerja sama di berbagai fora internasional, Indonesia juga memberikan arah pada kondisi global yg kondusif terutama untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan standar global, seperti di OECD, tentunya kita berharap kita dapat multiplier effect dalam bentuk kepercayaan internasional terhadap iklim investasi di Indonesia,” ungkap Airlangga Hartarto dalam acara Launching Indo-Pasific Strategic Intelligence (IPSI), dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/3/2024).

Keikutsertaan sebagai negara anggota OECD tersebut dinilai mampu memberikan implikasi yang masif bagi Indonesia. Menurut kajian yang dilakukan Pemerintah, dampaknya mampu meningkatkan PDB Indonesia hingga 0,94%, serta meningkatkan investasi negara OECD ke Indonesia hingga 0,37%, ditopang oleh tingginya permintaan ekspor dari anggota OECD yang mendorong arus investasi domestik.

Selain berbagai fora internasional tersebut, Indonesia juga turut andil dalam menciptakan stabilitas kawasan, khususnya di Indo-Pasifik. Stabilitas dan keamanan kawasan tersebut memiliki peran yang penting bagi logistik dan ketersediaan komoditas negara di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, untuk itu Indonesia juga telah turut berperan dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Sejumlah upaya lain dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga dilakukan Pemerintah dengan mengintensifkan industrialisasi pada beberapa sektor, mulai dari hilirisasi sumber daya alam hingga digital, pembangunan industri petrokimian dengan target sebesar 30 juta ton untuk olefin dan 5,6 juta ton untuk aromatik pada tahun 2035, penguatan industri otomotif, pengembangan rantai pasok semikonduktor, hingga perbaikan ekosistem logistik untuk menekan biaya logistik hingga 8% pada tahun 2045.

“Untuk pertumbuhan yang kuat dan inklusif, maka Indonesia harus terintegrasi pada rantai pasok kawasan dan global. Karena itu, keamanan dan stabilitas menjadi penting agar rantai pasok kita tidak terganggu,” pungkas Menko Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap sebagai pelengkap syarat bergabung jadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Rencananya, roadmap ini dirilis pada Mei 2024.

Menko Airlangga menegaskan, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti berbagai aksesi yang dibutuhkan. Adanya peta jalan akan menjadi landasan keberlsnjutan proses aksesi OECD di pemerintahan selanjutnya.

"Ambisi kami tetap menerapkan Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia pada pemerintahan berikutnya. Gugus tugas nasional akan mengawal aksesi, dengan target peluncuran roadmap tersebut pada Rapat Dewan Menteri 2024 yang dipimpin Jepang, pada 2-3 Mei 2024," ungkap Airlangga usai Diskusi Aksesi OECD di Jakarta, dikutip Kamis (29/2/2024).

Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia juga disebut akan sejalan dengan beberapa target ekonomi nasional. Mulai dari besaran pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan daya saing dan kualitas pertumbuhannya.

"Perekonomian Indonesia perlu tumbuh minimal 6- 7 persen dalam 20 tahun ke depan untuk keluar dari middle income trap dan berkembang menjadi negara berpendapatan tinggi," tuturnya.

Akselerasi pembangunan

Di samping itu, roadmap tadi juga akan jadi bagian mempersiapkan akselerasi pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka panjang. Ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

"Tidak diragukan lagi, peluncuran Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia dalam waktu dekat akan sejalan dengan agenda nasional kita karena kita mempersiapkan pemerintahan yang akan datang - mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029, dan menyelesaikan rencana pembangunan jangka panjang nasional Indonesia berikutnya 2025-2045," urainya.

"Kami memiliki peluang unik untuk memperkuat kebijakan dan perencanaan nasional guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di 17.000 pulau kami dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal," ia menambahkan.

Sebelumnya, media Jewish Insider memberitakan bahwa Indonesia berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kendati demikian hal itu dibantah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Mengutip VOA Indonesia, Jumat (1/3/2024), Ari Dwipayana dikabarkan membantah laporan Jewish Insider tanggal 28 Februari 2024 bahwa Indonesia berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Laporan media itu menyatakan “Israel dan Indonesia telah merencanakan untuk mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik pada Oktober 2023." Langkah itu tertunda karena serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel, yang disusul serangan balasan Israel ke Jalur Gaza.

Media itu mengutip pernyataan seorang sumber diplomatik senior Israel yang tidak disebut namanya, bahwa "setelah perang Gaza dimulai, kedua belah pihak mengatakan kita harus menunggu, karena waktunya tidak tepat." Namun sumber itu juga menegaskan bahwa "Indonesia tidak mengatakan bahwa perjanjian itu tidak mungkin terjadi, hanya saja waktunya tidak tepat."

Ditambahkan Jewish Insider, "Jakarta yakin menjalin hubungan dengan Israel setelah keberhasilan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab, dan mengingat cukup besarnya minoritas Kristen di Indonesia – yaitu sekitar 29 juta orang atau 10% dari populasi – yang pro-Israel.”

Tanpa menyebut satu nama pun sebagai sumber laporan itu, Jewish Insider melaporkan “Menteri Luar Negeri Israel saat itu Eli Cohen, dan Presiden Joko Widodo menyetujui rancangan akhir perjanjian itu… untuk saling bertukar kantor dagang, sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh."

Klaim Jewish Insider: MOU Disepakati pada 21 September 2023. Selengkapnya klik di sini...