Liputan6.com, Jakarta PT Freeport Indonesia (PTFI) mengungkapkan bahwa pihaknya menyetorkan dana sekitar Rp. 3,35 triliun atas keuntungan bersih perusahaan tahun 2023, kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kabupaten penghasil, dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.
"Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan realisasi komitmen perusahaan dalam mendorong peningkatan ekonomi pemerintah daerah," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (17/4/2024).
Advertisement
Tony merinci, dana Rp 3,35 triliun itu terbagi untuk Pemprov Papua Tengah sekitar Rp 839 miliar dan Pemkab Mimika sekitar Rp 1,4 triliun. Sementara kabupaten lain di provinsi Papua Tengah yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing mendapatkan sekitar Rp. 160 miliar.
Pada 2023 lalu, PTFI berhasil memproduksi tembaga 1,65 miliar pound serta 1,97 juta ounces emas.
Dari kinerja tersebut, perusahaan berhasil mencetak laba bersih senilai USD 3,16 miliar atau setara Rp. 48,79 triliun (asumsi Rp 15.439 per USD).
Secara keseluruhan penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya mencapai lebih dari Rp. 40 triliun pada tahun 2023, termasuk kontribusi ke daerah mencapai lebih dari Rp. 9 triliun.
Komitmen Freeport
Tony menambahkan, Freeport juga terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui beragam program investasi sosial.
Adapun investasi sosial Freeport yang mencapai hampir Rp. 2 triliun pada 2023 lalu, dan akan terus bertambah sekitar USD 100 jutaatau Rp. 1,5 triliun per tahun sampai dengan 2041.
"Keberhasilan kami sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di lingkungan sekitar area operasional meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami terus bertumbuh dan berkembang bersama Papua hingga selesainya operasi penambangan pada 2041," ungkap Tony.
Menteri Bahlil Pede Pemerintah Kuasai 61% Saham Freeport Indonesia
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut tak ada jalan yang cukup sulit dalam penambahan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Dia menilai, penambahan 10 persen saham milik pemerintah bukan perkara sulit.
Bahlil mengatakan, penambahan saham jadi 61 persen menjadi salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Melihat porsi saham saat ini, Bahlil Lahadalia menilai negosiasinya tidak akan sulit nantinya.
"Kita minta penambahan divestasi saham 10 persen, sekarang Freeport sudah 51 persen (saham pemerintah), nanti ke depan saat masa kontrak tahap kedua sudah selesai, itu nanti kita punya penambahan lagi 10 persen jadi 61 persen, jadi freeport bukan lagi Freeport McMoran, Freeport Indonesia," ungkap Bahlil saat ditemui di rumah dinasnya, di Jakarta, Rabu (10/4/2024).
"Kalau punya kita sendiri kita mau memperbanyak kenapa kita bikin susah diri begitu loh," ia menambahkan.
Bahlil menegaskan, Freeport McMoran, sebagai induk PTFI disebut sudah memberikan sinyal pelepasan 10 persen saham lagi. Dia yang mengaku terlibat dalam tim negosiator memastikan kesepakatannya akan rampung dalam waktu dekat atau sekitar Juni 2024.
"Harus mau lah, negara-negara kita kok. Saya termasuk salah satu yang menegosiasikan itu, jadi InsyAllah," tegas dia.
Masih pada konteks perpanjangan IUPK, Bahlil mengatakan ada tugas lainnya yang harus dipenuhi PTFI. Yakni, membangun smelter pengolahan di tanah Papua. Saat ini PTFI sedang merampungkan smelter di Gresik, Jawa Timur.
"Kita minta bantu bangun smelter di Papua. Selama ini Freeport membangun smelter di luar Papua padahal tambangnya di Papua. Kita ingin untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," tuturnya.
Advertisement
Bos PTFI Buka-bukaan Kabar Terbaru Soal Penambahan Saham Pemerintah
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengungkap kabar terbaru mengenai penambahan saham milik pemerintah di perusahaan tersebut. Menurutnya, masih banyak aspek negosiasi yang perlu dilakukan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku negosiasi ini berjalan dengan alot. Diketahui, pemerintah akan memiliki 61 persen saham di PTFI jika negosisasi rampung. Hal ini juga jadi syarat perpanjangan izin PTFI menggarap lahan di Papua.
Tony Wenas mengungkap sejumlah poin yang kini jadi perhatian dalam negosiasi tersebut. Senada dengan Jokowi, dia berharap negosiasi rampung Juni 2024 nanti.
"Ya, ini ada proses birorkasi, administrasi, PP 96 juga perlu direvisi, kan gitu. Jadi semuanya butuh waktu, tapi mudah-mudahan bisa selesai (Juni 2024)," ucap Tony saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/4/2024).
