Kelakar Gus Yahya soal Kursi Kabinet Prabowo-Gibran: Jangan-jangan Menterinya NU Semua

Gus Yahya mengatakan, kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU.

oleh Muhammad Ali diperbarui 19 Apr 2024, 06:04 WIB
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf (GUs Yahya). (Foto: NU Online)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya memastikan, jika PBNU bukan lah fraksi politik. Hal ini saat ditanyakan terkait dengan apakah sudah ada bocoran terkait dengan mengisi jabatan di kabinet pada pemerintahan mendatang.

"Saya sudah sejak dulu itu sejak 2014 saya bilang kepada semua teman mungkin kepada wartawan juga. NU itu bukan fraksi politik, NU itu realitas demografis," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

"NU itu bukan fraksi politik, tapi realitas demografis. Jadi misalnya jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet," sambungnya.

Kemudian, ia pun berkelakar, jika menteri-menteri di kabinet mendatang berasal dari NU semua.

"Kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU. Ya nanti jangan-jangan menterinya NU semua jangan kaget," kelakar Gus Yahya.

"Ini realitas demografis bukan fraksi politik. Soal demografi saja itu saya kira ya," tambahnya.

Ia pun menegaskan, jika dirinya tidak tahu berapa orang yang akan masuk dalam kabinet di pemerintahan mendatang.

"Jadi kalau saya ditanya berapa orang, ya saya enggak tahu kalau secara demografis ya, paling tidak separo lah," pungkasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, sebelumnya secara tegas menolak politik identitas sebab bisa rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa, menjelang Pemilu 2024.

"PBNU akan melawan. Kami bukan hanya menentang, bukan hanya menolak tapi kami juga akan melawan semua yang menggunakan politik identitas," kata dia, saat ditemui setelah apel nasional Hari Santri 2022 di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (22/10/2022).

Ia juga sangat tidak setuju kepada pihak-pihak yang berupaya memperalat agama sebagai senjata politik, sebab bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

 


Tidak Gunakan Identitas NU

Pihaknya sangat berharap Pemilu 2024 di Indonesia bisa berlangsung dalam demokrasi yang rasional. Untuk itu, dirinya meminta agar pemilih berpikir tentang catatan dari para kandidat yang hendak maju dalam Pemilu 2024.

"Kami minta ke pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan dari para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik. Bukan soal identitas, bukan memperalat agama, bukan memperalat identitas primordial lainnya, termasuk memperalat NU, termasuk tempat ibadah. Kami akan lawan," katanya yang dikutip dari Antara.

Selain itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf sebelumnya juga meminta partai politik tidak menggunakan identitas NU demi kepentingan Pemilu.

Untuk semua partai, jadi NU itu ndak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik, karena kalau kita biarkan terus-terus begini ini tidak sehat,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Senin (23/5/2022).

Gus Yahya meminta agama khususnya islam tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan parpol. Sebab, hal itu membuat NU tidak sehat. Ia menegaskan NU tidak mau menjadi alat politik parpol manapun.

"Saya ingin sampaikan di sini bahwa kita tidak mau, kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU,” kata dia.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com

Infografis Menko Mahfud Md Sentil Isu Netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya