Menanti Putusan Sengketa Pilpres, Pengamat: Apapun Hasilnya Itulah Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menegaskan tidak ada satu pihak yang bisa memprediksi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April 2024. Menurut dia, bila ada komentar terkait hal itu, khususnya soal sengketa Pilpres maka dikategorikan sebagai spekulasi.

“Kita tidak bisa memprediksi putusan hakim, sebab prediksi kita semua jadinya spekulatif artinya keuputusan itu hanya ada pada hakim,” kata Ujang saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (20/4/2024).

Ujang menilai, baik ditolak atau pun diterima, keputusan menjadi kewenangan hakim dan hanya tuhanlah yang tahu bagaimana prosesnya. Maka dari itu, dalam konteks sengketa Pilpres 2024 jika pada akhirnya permohonan para pemohon, kubu Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud tidak diterima maka hal itu menjadi konsekuensi dari sebuah perjalanan proses demokrasi.

“Kalau putusannya demikian ya itu lah demokrasi, karena semua daya dan upaya sudah dilakukan oleh semua kepentingan dan semua kubu yang berkompetisi untuk mengikuti jalur demokrasi, termasuk sengketa pemilu di MK,” jelas Ujang.

Proses selanjutnya, sambung Ujang, tinggal menanti pelantikan resmi oleh negara terhadap pemenang, Prabowo-Gibran pada Oktober 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini pun meyakini, masyarakat Indonesia sudah dewasa dan prosesnya akan akan aman terkendali.

“Ya saya kira situasi akan kondusif dan baik saja, aman, karena masyarakat Indonesia sudah dewasa sebab proses demokrasi harus dihormati karena itu sejatinya itu keadilan yang diberikan MK dan ayo mari kita bersatu apapun keputusannya harus dihormati,” Ujang menandasi.