Cak Imin Berharap Koalisi Perubahan Tetap Solid untuk Pilkada DKI 2024

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap Koalisi Perubahan tetap solid pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2024.

oleh Aries Setiawan diperbarui 21 Apr 2024, 10:05 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kiri ke kanan). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap Koalisi Perubahan tetap solid pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2024.

Namun, Cak Imin mengaku hingga saat ini belum mengetahui siapa saja sosok yang mendaftar untuk pilkada DKI 2024 Jakarta, baik ke PKB maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau ke Partai NasDem.

"Tentu tidak bisa diprediksi ya, karena siapa yang mendaftar ke PKB, siapa yang mendaftar ke PKS, siapa yang mendaftar ke NasDem kita juga belum tahu," kata Cak Imin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Minggu (21/4/2024).

"Bisa jadi semua calon mendaftar di tempat yang ada, sehingga kita tinggal bersama-sama memutuskan. Tetapi saya berharap Koalisi Perubahan juga solid di DKI," sambungnya.

Perihal pilkada di Jawa Timur, Cak Imin mengaku sudah banyak yang mulai mendaftar ke PKB. Dia menyebut pihaknya membuka pendaftaran untuk seluruh kalangan.

"Sampai hari ini baru kita buka pendaftaran, per hari tadi malam sudah hampir 200 pendaftar di seluruh Indonesia. Nanti kita lihat sampai akhir dan kita melakukan seleksi," ujar Cak Imin.

Saat disinggung apakah mantan gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mendaftar, Cak Imin menegaskan belum. "Belum," ucap Cak Imin.

Diketahui, Koalisi Perubahan merupakan koalisi dari tiga partai yakni, Partai NasDem, PKB dan PKS. Ketiga partai itu yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pilpres 2024.


Kabar Renggangnya Koalisi Perubahan, Co-captain Timnas AMIN Ungkap 3 Faktor

Juru Bicara Anies Baswedan Sudirman Said menyampaikan perkembangan terbaru perolehan suara gabungan dari partai politik (parpol) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Sebelumnya, Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Sudirman Said, memberikan respons terkait kabar renggangnya Koalisi Perubahan pendukung pasangan Anies-Muhaimin.

Dia menjelaskan merenggangnya Koalisi Perubahan disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, kata Sudirman, adalah adanya perbedaan kepentingan dalam pasangan calon (paslon).

"Saya kan selalu mengatakan ada 3 entitas. Yang pertama paslon. Paslon tentu saja juga punya kepentingan mengurus partai, yang satunya punya kepentingan mengurus sendiri dan segala macam," kata Sudirman Said saat sesi wawancara di Padepokan Kalisoga, Brebes, Kamis (18/4/2024).

"Itu pasti dalam kondisi ini kalau dikatakan agak renggang ya wajarlah kan urusannya berbeda. Lain kalau pasangan datang dari satu partai," sambung dia.

Lalu, Sudirman mengatakan, penyebab kedua kabar renggangnya Koalisi Perubahan adalah entitas (partai) pengusung paslon menganggap tugasnya telah usai. Seperti diketahui, ketiga partai politik (parpol) pengusung AMIN adalah NasDem, PKB, dan PKS.

"Entitas kedua adalah entitas koalisi yang bertiga itu. Yang bertiga itu terbentuk karena kesepakatan sesuatu jalan mungkin sebagai koalisi mereka merasa sudah bertugas mengusung calon sudah selesai, karena kan mereka bersepakat mengusung calon, calonnya bertanding kemudian hasilnya begitu. Sekarang entitas calon yang memproses ke MK. Jadi ini punya batas waktu," papar dia.

Kemudian, Sudirman mengatakan, faktor ketiga penyebab renggangnya Koalisi Perubahan adalah adanya otonomi bertindak dari setiap parpol (partai politik).

"Yang terakhir adalah entitas parpol yang masing-masing punya otonomi mau bersikap. Mungkin sebagian mempertimbangkan bergabung dengan yang menang, sebagian merasa lebih tepat di luar jadi ketiga entitas ini punya tantangan punya prioritas punya strategi masing-masing yang tidak bisa diseragamkan," beber dia.

Namun, Sudirman berpandangan sikap tersebut adalah hal yang wajar.

"Saya sih melihatnya ini suatu normal saja. Dan proses transisi ini adalah sangat menentukan arahnya mau ke mana, tapi apa pun sikap dari partai-partai itu, Pak Anies kan bukan bagian dari partai, jadi mesti menghormati sikap masing-masing partai," kata Sudirman.

 


Analisis Pakar Soal Nasib Koalisi Perubahan Usai Pilpres 2024

Pimpinan Koalisi Perubahan bertemu di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas soal usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Partai NasDem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, pada sisi lain pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai bahwa perbedaan sikap NasDem dan Anies dalam menanggapi hasil pilpres 2024 karena terjadinya perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil pilpres.

Paslon (Anies) memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan NasDem tentu berhitung kepentingan politiknya dengan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Sinyal NasDem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo-Gibran dari parpol koalisi 01 dan 03. NasDem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja NasDem menilai ini pilihan realitis yang ada saat ini," ujar Arifki.

Dia menambahkan, secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan punya agenda masing-masing pasca pilpres. Kepentingan untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran, tidak hanya NasDem.

"PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB," ujar dia.

Selain itu, PKS tentu juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo.

"Saat ini, NasDem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru," kata Arifki.

 

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya