5 Persiapan Polisi Jaga Keamanan Jelang Pembacaan Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024

Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian saat pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin hari ini (22/4/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan, persiapan pertama yakni rekayasa lalu lintas sekitar Gedung MK di Jalan Merdeka Barat yang bersifat situasional.

"Tergantung kondisi di lapangan. Jika eskalasi meningkat dan diperlukan, selanjutnya, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan kita alihkan," kata Susatyo dalam keteranganya.

Pengalihan arus dimulai ruas jalan TL Harmoni mengarah ke Jalan Merdeka Barat akan ditutup, dialihkan ke Jalan Kesehatan. Lalu, Jalan Perwira yang mengarah Jalan Merdeka Utara juga ditutup dialihkan ke arah Masjid dan Lapangan Banteng.

Kemudian, jalan dari TL Thamrin akan ditutup. Nantinya para pengendara yang melintas akan dialihkan ke Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Jalan Abdul Muis dan ke Patung Tani.

"Kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas untuk mencari jalan alternatif lainnya karena akan ada aksi penyampaian pendapat di Patung Kuda," terangnya.

Tidak lupa, Susatyo menyampaikan kepada para peserta aksi yang akan melakukan unjuk rasa diminta untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain. Dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak membuat kerusuhan selama menyampaikan pendapatnya.

"Hindari keributan maupun benturan dengan pendemo lainnya. Mari kita jaga kedamaian dan ketertiban," imbuhnya.

Susatyo mengimbau kepada masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas untuk mencari jalan alternatif.

"Karena akan ada aksi penyampaian pendapat di Patung Kuda," ucap dia.

Sementara untuk pengamanan personel, lanjut Susatyo, telah disiagakan sebanyak 7.783 personel gabungan dibantu Satpol PP dan Dishub dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka akan disebar dibagi di beberapa titik rawan massa yang akan melintas di sekitar Gedung MK.

"Kepada seluruh Personil yang terlibat pengamanan tidak ada satupun yang menggunakan senjata api, bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta laksanakan tugas sesuai Prosedur. Semua perintah dan kendali dari saya,” tegas Susatyo.

"Kami mengimbau agar masyarakat berdoa untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan terpecah belah akibat berita hoax yang bersifat provokatif dan mari kita berdoa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bermartabat," jelas Susatyo.

Polisi mengimbau agar warga menghindari kawasan sekitar Monas, Bundaran Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) dan Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Senin pagi ini (22/4/2024).

Hal ini untuk mengantisipasi adanya demonstrasi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang sengketa Pilpres 2024 pukul 09.00 WIB.

"Diimbau kepada pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas," demikian disampaikan melalui laman Twitter TMC Polda Metro Jaya, Senin (22/4/2024).

Polda Metro Jaya menyiagakan 7.783 personel untuk mengamankan sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilu 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024) hari ini.

"Kami membagi mereka pada beberapa sektor antara lain sektor (gedung) Mahkamah Konstitusi (MK), sektor Bawaslu RI dan sektor Monumen Nasional," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Kemudian, lanjut Ade Ary, untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan. Namun, dia menegaskan apabila eskalasi meningkat dan diperlukan tindakan itu maka polisi akan melakukan pengalihan arus lalu lintas.

"Maka, kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan Gedung MK untuk mencari jalan alternatif lainnya karena akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung MK," katanya.

Dia juga mengimbau kepada para peserta aksi unjuk rasa untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain.

"Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang memberikan pendapat di muka umum, harap dipatuhi," terang Ade Ary, dilansir dari Antara.

Ade Ary juga mengingatkan pada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, humanis serta melaksanakan tugas sesuai prosedur.

Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban, kerukunan serta persatuan bangsa.

"Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan terpecah belah akibat berita hoaks yang bersifat provokatif dan mari kita berdoa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bermartabat," tandas Ade Ary.