Liputan6.com, Jakarta - Rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line masih terus bergulir. Rencana kenaikan tarif KRL itu disebut masih dibahas oleh pemerintah.
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter turut buka suara mengenai rencana kenaikan tarif ini. Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, urusan tarif KRL ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
Advertisement
Asal tahu saja, rencana kenaikan tarif KRL telah bergulir sejak tahun lalu. Namun, belum ada kepastian kapan perubahan tarif itu mulai berlaku.
"Itu yang kemarin sudah direncanakan. Itu kebijakan pemerintah, kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang jadi keputusan pemerintah," ujar Broer usai Konferensi Pers Angkutan Lebaran 2024, di Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Dia mengaku, sempat ada bahasan mengenai kenaikan tarif tersebut. Meski begitu, dia belum berbicara banyak mengenai perkembangan terbarunya. "Usulan dan pembahasan sudah dilakukan waktu-waktu kemarin," kata dia.
Dia hanya memastikan kalau belum ada keputusan kenaikan tarif tiket KRL. "Sekali lagi, belum diputuskan untuk bisa dilaksanakan," tegas Broer.
Rencana Kenaikan Tarif KRL
Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter masih menunggu pihak regulator, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kenaikan tarif KRL Commuter Line Jabodetabek.
Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan, pihaknya selaku operator KRL Jabodetabek masih menunggu arahan regulator terkait kenaikan tarif. Namun, ia tidak memungkiri bahwa tarif KRL Jabodetabek memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
"Masalah kenaikan tarif nanti pemerintah akan menetapkan. Akan ada kenaikan, ada. Tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo di Kantor KAI Commuter, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024.
Sistem PSO
"Itu masih di level regulator ya, karena kita operator saja. Kalau sistem kita mengikuti dari regulator, karena kita kan PSO (kewajiban pelayanan publik), kalau pemerintah menetapkan," dia menambahkan.
Saat ditanya berapa seharusnya harga keekonomian dari tarif saat ini, ia tidak bisa memastikan lantaran pengoperasian KRL bersifat penugasan dari pemerintah.
"Artinya, biaya operasi semuanya ditanggung pemerintah. Jadi, KCI ini mengoperasikan KA-KA pemerintah selaku penugasan. Jadi pembiayaannya, semua baik biaya perawatan sarana prasarana, plus margin 10 persen, itu sistem PSO," paparnya.
"Jadi kita tidak khawatir. Mau naik ya naik aja, toh kita juga diganti pemerintah," tegas Asdo.
Skema Subsidi Silang
Di luar soal kenaikan tarif, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sempat menginisiasi pemberlakuan skema subsidi silang, di mana orang kaya bakal membayar tiket sesuai harga keekonomian untuk mensubsidi kelompok yang kurang mampu.
PT KAI (Persero) selaku induk usaha dari KCI pun masih menunggu hasil pembahasan Kemenhub selaku regulator. "Kita sebagai operator belum (memutuskan), masih pembahasan di Kementerian Perhubungan," ujar Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.
Saat ditanya lebih lanjut, ia belum mau bicara lebih lanjut soal proses pemisahan tarif KRL. "Masih dikaji," ucapnya singkat.
Advertisement
KAI Commuter Gandeng JRTM Jepang, Beli Suku Cadang KRL Rp 734 Miliar
Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) menggandeng perusahaan asal Jepang, JRTM. Anak usaha KAI itu menjalin kerja sama pengadaan suku cadang untuk armada KRL.
Hal ini tertuang dalam perjanjian kerja sama (MoU) KAI Commuter dengan JRTM Jepang yang telah melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Suku Cadang KRL periode ke-2 dengan jangka waktu multi years atau Long Term Purchase Agreement (LTPA) dengan periode kerja sama 2024-2027.
Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto, menyampaikan kerja sama yang saling menguntungkan ini akan terus berlanjut dalam rangka mendukung kelancaran operasional perkeretaapian pada masa mendatang khususnya di wilayah Jabodetabek.
"Pada lima tahun terakhir PT KCI terus menjalin kerja sama dengan pihak Jepang dalam pengadaan suku cadang, peningkatan kompetensi pegawai dan hal-hal lain guna mendukung KRL di Indonesia dapat beroperasi dengan baik," ujar Asdo dalam keterangan resmi, Rabu (13/3/2024).
Dalam kontrak kerja sama LTPA yang ditandatangani memiliki total nilai investasi kerja sama dari tahun 2024-2027, kurang lebih senilai Rp 734 miliar.
"Dengan total investasi nilai kerja sama LTPA ini untuk memastikan ketersediaan suku cadang dan perawatan sarana KRL berjalan dengan baik untuk kebutuhan operasional pelayanan KAI Commuter selama tiga tahun ke depan," tambah Asdo.
Selain penandatanganan kontrak kerja sama LTPA terkait Pengadaan suku cadang KRL, KAI Commuter juga melakukan penandatanganan MoU dengan JRTM Jepang ini meliputi:
- Perpanjangan umur teknis untuk seri JR 205 dengan program peremajaan;
- Mempromosikan dan bekerjasama dalam perawatan dan pengelolaan penyediaan jasa suku cadang;
- Pelatihan dan transfer knowledge untuk mendukung dan mempersiapkan implementasi peremajaan sarana;
- Pertukaran tenaga ahli;
- Penyediaan suku cadang dan manajemen persediaan;
- Bidang lainya yang terkait.
Buka Peluang Kerja Sama Lain
Sebelum agenda penandatanganan, KAI Commuter juga melakukan kunjungan ke Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Japan didampingi oleh Athub KBRI untuk menjalin hubungan baik dan kerja sama dalam pengembangan layanan KAI Commuter ke depan. Selain itu KAI Commuter juga berkunjung ke Kedutaan Besar Indonesia di Jepang untuk melaporkan bentuk kerja sama ini.
PT KCI sebagai operator Commuter Line, saat ini telah mengangkut dan melayani rata-rata pengguna 1 juta lebih orang per hari di seluruh Wilayah operasionalnya. PT KCI akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan berkolaborasi banyak pihak sehingga tercipta ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia yang memudahkan masyarakat dalam bermobilisasi.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba juga menyampaikan, KAI commuter akan terus membuka kerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk peningkatan layanan kepada penggunanya.
"Transportasi publik seperti KRL harus terus berkembang agar target 2 juta lebih pengguna per hari tercapai. KAI Commuter juga harus siap mengembangkan layanan diluar Jabodetabek dan mendorong pemerintah untuk melakukan elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Anne.
Advertisement
