Liputan6.com, New Delhi - Partai oposisi utama India menuduh Perdana Menteri Narendra Modi melakukan ujaran kebencian setelah dia menyebut muslim sebagai "penyusup" – salah satu retorikanya yang paling menghasut tentang agama minoritas, beberapa hari setelah negara itu memulai pemilu yang berlangsung selama berminggu-minggu.
Pernyataan yang dilontarkan dalam kampanye pada hari Minggu (21/4/2024) menuai kritik keras bahwa Modi menjajakan kiasan anti-muslim. Partai Kongres India pun membuat pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum India pada Senin (22/4), dengan tuduhan dia melanggar peraturan yang melarang kandidat terlibat dalam aktivitas apa pun yang memperburuk ketegangan agama.
Advertisement
Kritik terhadap Modi – seorang nasionalis Hindu – menyebutkan tradisi keberagaman dan sekularisme India telah diserang sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpinnya memenangkan kekuasaan satu dekade lalu. Mereka menuduh partai tersebut memupuk intoleransi agama dan terkadang bahkan kekerasan. BJP membantah tuduhan itu dan mengatakan kebijakannya menguntungkan seluruh rakyat India.
Dalam kampanye di Negara Bagian Rajasthan, Modi mengatakan ketika Partai Kongres India berkuasa mereka mengatakan umat Islam mempunyai hak utama atas sumber daya negara.
"Jika mereka kembali berkuasa, partai tersebut akan mengumpulkan semua kekayaan Anda dan mendistribusikannya kepada mereka yang memiliki lebih banyak anak," katanya yang disambut tepuk tangan massa, seperti dilansir AP, Rabu (24/4).
"Mereka akan membagikannya kepada para penyusup," lanjutnya, sambil menambahkan, "Apakah menurut Anda uang hasil jerih payah Anda harus diberikan kepada penyusup?"
Kian Menjadi pada Era Modi
Presiden Partai Kongres India Mallikarjun Kharge menggambarkan pernyataan Modi sebagai ujaran kebencian, sementara juru bicara partai Abhishek Manu Singhvi menyebutnya "sangat, sangat tidak pantas".
Partai Kongres India mendesak Komisi Pemilihan Umum, yang kode etiknya melarang para kandidat menggunakan perasaan kasta atau komunal untuk mendapatkan suara, untuk bertindak. Pemungutan suara dimulai pada hari Jumat (19/4) dan berlangsung selama enam minggu, di mana Modi dan BJP menurut sebagian besar survei diperkirakan akan menang. Hasilnya pemilu India akan keluar pada 4 Juni.
Asaduddin Owaidi, seorang muslim yang menjadi anggota parlemen yang juga presiden Partai All India Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen mengatakan pada hari Minggu, "Sejak tahun 2002 hingga hari ini, satu-satunya jaminan Modi adalah melecehkan umat Islam dan mendapatkan suara."
Meskipun telah lama terjadi ketegangan antara komunitas mayoritas Hindu dan muslim di India, kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa serangan terhadap kelompok minoritas menjadi lebih berani di bawah pemerintahan Modi.
Advertisement
Didiamkan?
Pernyataan Modi merujuk pada pernyataan mantan Perdana Menteri Manmohan Singh dari Partai Kongres India pada tahun 2006. Singh mengatakan bahwa kasta, suku, perempuan yang lebih rendah di India, dan "khususnya minoritas muslim" berhak mendapatkan bagian yang setara dalam pembangunan negara.
"Mereka harus mempunyai klaim pertama atas sumber daya," kata Singh.
Sehari kemudian, kantornya mengklarifikasi bahwa Singh merujuk pada semua kelompok yang kurang beruntung.
Dalam petisinya kepada Komisi Pemilihan Umum, Partai Kongres India mengatakan bahwa Modi dan BJP telah berulang kali menggunakan simbol dan sentimen agama dan agama dalam kampanye pemilu mereka tanpa mendapat hukuman.
"Tindakan ini semakin diperkuat oleh kelambanan komisi dalam menghukum perdana menteri dan BJP atas pelanggaran terang-terangan mereka terhadap undang-undang pemilu," sebut petisi itu.
"Dalam sejarah India, tidak ada perdana menteri yang merendahkan martabat jabatannya seperti yang dilakukan Modi," tulis Kharge di platform media sosial X alias Twitter.
Komisi Pemilihan Umum dapat mengeluarkan peringatan dan memberhentikan kandidat untuk jangka waktu tertentu karena pelanggaran kode etik.
"Kami menolak berkomentar," kata juru bicara komisi tersebut kepada kantor berita Press Trust of India pada hari Senin.
Dalam pidatonya, Modi juga mengulangi kiasan nasionalis Hindu bahwa umat Islam telah melampaui jumlah penduduk Hindu dengan memiliki lebih banyak anak. Umat Hindu merupakan 80 persen dari 1,4 miliar penduduk India, sedangkan 200 juta penduduk muslim di negara itu setara dengan 14 persen.
BJP yang dipimpin Modi sebelumnya menyebut muslim sebagai penyusup dan migran ilegal yang menyeberang ke India dari Bangladesh dan Pakistan.
Meskipun demikian, Modi sebagian besar tetap diam atas berbagai tuduhan diskriminasi terhadap muslim dan para kritikus mengatakan bahwa hal tersebut telah menguatkan beberapa pendukungnya yang paling ekstrem dan memungkinkan lebih banyak ujaran kebencian terhadap umat Islam.
