Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyerahkan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa (30/04/2024).
"Pagi ini, usai dari Palu, Menteri ATR/Kepala BPN kembali ke Jakarta dan langsung bertolak ke Banyuwangi," terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Lampri, Senin (29/04/2024).
Advertisement
Lampri menjelaskan, setidaknya ada 5.000 perwakilan yang akan hadir langsung memenuhi lokasi penyerahan sertipikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi.
"Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 hasil program redistribusi tanah. Semuanya sudah dalam bentuk sertifikat tanah elektronik," terang dia.
Adapun Kementerian ATR/BPN pada 2024 ini target mendistribusikan 120 juta sertifikat tanah. Pihak instansi juga masih memiliki target 9 ribu bidang tanah untuk bersertifikat. Hal itu akan digenjot melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).
AHY menuturkan, 111,8 juta bidang tanah secara nasional telah bersertifikat melalui intervensi program PTSL. Untuk diketahui, AHY baru saja menyerahkan sertifikat hasil konsolidasi tanah untuk hunian tetap (huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
"Target 120 juta bidang tanah di sertifikat tahun 2024, telah terealisasi 111,8 juta bidang tanah sejak Januari-April," ujar dia saat kunjungan kerja di Palu, Minggu (28/4/2024), seperti dikutip dari Antara.
Memberikan Kepastian Hukum
AHY menuturkan, percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL Kementerian ATR/BPN, sebagai upaya negara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk menekan konflik agraria.
Dari ratusan juta bidang tanah yang sudah bersertifikat, masih ada sekitar 9 ribu bidang tanah yang terus digenjot lewat PTSL. "Target ini sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dituntaskan hingga Desember 2024," kata dia.
Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan percepatan reformasi pertanahan atau reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, termasuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan agribisnis guna menekan kemiskinan.
Kementerian yang AHY pimpin memiliki tujuh arah kebijakan strategis itu yakni perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah, kemudian optimalisasi reforma agraria, peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan.
Advertisement
Reformasi Birokrasi Berbasis Merit Systems
Selanjutnya peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan serta ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan, reformasi birokrasi berbasis merit systems dan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM).
Arah kebijakan terakhir terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berkualitas berbasis tata ruang nasional dan daerah, guna terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta ekonomi hijau.
"Program konsolidasi tanah dilakukan di Kota Palu untuk kepentingan pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa adalah bagian dari upaya Negara menekan konflik atau sengketa tanah, supaya masyarakat bisa hidup lebih nyaman," tutur AHY.
