Liputan6.com, Surabaya - Polda Jatim menerjunkan 1.758 personel untuk memback up Polrestabes Surabaya dalam pengamanan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Pahlawan 1 Mei 2024.
“Kita libatkan juga personel TNI dan instansi samping,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, Selasa (30/4/2024).
Advertisement
Dia mengimbau kepada Masyarakat yang memperingati may day untuk tidak euforia yang berlebihan.
“Mari kita peringati May Day dengan membuat kegiatan yang membawa manfaat untuk masyarakat di lingkungan masing – masing,” ungkap Kombes Dirmanto.
Kombes Dirmanto menjelaskan, pengamanan peringatah Hari Buruh nantinya juga akan fokus di beberapa kantor pemerintahan yang menjadi titik aksi saat peringati may day.
“Diantaranya, Kantor DPRD Provinsi Jatim, Kantor Gubernur Jatim dan Gedung Negara Grahadi. Selain itu juga ada beberapa lokasi lain yang turut menjadi perhatian dalam pengamanan,” ujar Kombes Dirmanto.
Lokasi lain yang akan menjadi fokus pengamanan saat peringatan may day yakni, SPS Romokalisari, Bundaran Karang Poh, depan KBS serta kawasan industri Sier.
Selain itu ada 9 exit tol yang juga akan dilakukan pengamanan diantaranya, exit tol Romokalisari, Tandes, Dupak, Banyuurip, Satelit, Gunungsari, Warugunung, Waru Utama dan tol Brebek.
Kombes Dirmanto mengatakan, saat peringatan May day, Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Kantor Gubernur Jatim.
“Kendaraan dari Jalan Kebon Rojo, Jalan Veteran yang menuju ke Jalan Pahlawan diarahkan menuju ke St Kota,” terangnya.
Sedangkan kendaraan dari Jalan Tembaan menuju Jalan Sulung Sekolahan diarahkan lurus menuju Jalan Pasar Besar.
Siapkan Kantong Parkir
Selain itu bagi peserta aksi yang mengikuti peringatan May day, nantinya polisi juga akan menyiapkan kantong parkir.
Untuk bus disiapkan di Jalan Indrapura dan Rajawali, sedangkan untuk mobil pribadi di Jalan Johar, Tugu Pahlawan, Pasar Besar, Sulung, Indrapura dan Pasar Turi, untuk motor di Jalan Johar, Tugu Pahlawan, Pasar Besar.
Untuk rekayasa lalu lintas di Gedung Negara Grahadi, kendaraan dari arah Basuki Rahmat yang akan mengarah ke Jalan Gubernur Suryo, diarahkan menuju Jalan Embong Malang.
Kendaraan yang dari arah Jalan Gemblongan dan Jalan Prambon menuju Jalan Tunjungan diarahkan ke Genteng Kali.
Sedangkan kendaraan dari Jalan Tunjungan ke Jalan Gubernur Suryo di putar balik di U TURN LCC menuju Jalan Embong Malang.
“Sementara kendaraan dari arah Jalan Ngaglik menuju Jalan Simpang Dukuh diarahkan ke Jalan Genteng Kali,” ujar Kombes Dirmanto.
Sedangkan untuk kantong parkir yang disiapkan oleh Polisi bagi peserta aksi di Gedung Negara Grahadi, ada di Jalan Ketabang dan Simpang Dukuh.
Untuk mobil disiapkan di Jalan Simpang Dukuh, tembusan Basra, Taman Apsari, Alun Alun Kota Surabaya dan Jalan Tunjungan Plaza.
Untuk roda dua atau motor di Jalan Simpang Dukuh, tembusan Basra dan Alun Alun Kota Surabaya.
Rekayasa lalu lintas juga dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Jatim, kendaraan dari Jalan Veteran yang akan menuju Jalan Kebon Rojo, diarahkan menuju Jalan St Kota.
Untuk kendaraan dari Jalan Bubutan menuju Jalan Indrapura diarahkan menuju Jalan St Kota dan Jalan Pahlawan.
Sementara kantong parkir yang disiapkan oleh jajaran kepolisian untuk bis disiapkan di Jalan Indrapura dan Jalan Rajawali, sedangkan untuk mobil disiapkan di Jalan Kepanjen, Indrapura, Kemayoran Baru dan Pasar Turi.
“Roda dua atau motor disiapkan di Jalan Kepanjen, Indrapura, Kemayoran Baru dan Pasar Turi,” pungkas Kombes Dirmanto.
Advertisement
20 Ribu Buruh Turun
Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Nuruddin Hidayat menyebut, sebanyak 20 ribu buruh di ring 1 Jatim yang tergabung dalam beberapa organisasi akan turun ke jalan melakukan aksi dalam peringatan Hari Buruh atau May Day yang dipusatkan di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya.
"Rencananya akan dimulai dengan berkumpul di Bundaran Waru pukul 12.00 WIB, kemudian bergerak bersama dan diperkirakan tiba di lokasi aksi pukul 14.00 WIB," ujarnya.
Dalam aksi ini, ia mengatakan, ada beberapa hal yang akan disuarakan. Pertama, terkait pencabutan Undang-Undang (Omnibus Law) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Kemudian menolak upah murah karena dinilai rendah oleh buruh, meminta penghapusan outsourcing, serta mewujudkan perda tentang sistem jaminan pesangon.
"Perda tentang Sistem Jaminan Pesangon ini merupakan janji politik Gubernur Khofifah dan Ketua DPRD Jatim pada saat tahun pertama beliau menjabat untuk periode 2019-2024. Namun hingga akhir masa jabatan Gubernur Khofifah Perda Sistem Jaminan Pesangon ini tidak kunjung terealisasi," pungkas Nuruddin.
