AHY Sebut Ada Puluhan 'Buronan' Mafia Tanah, Siap-Siap Kena Ciduk

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan, dalam menghadapi mafia tanah tersebut perlu sebuah strategi yang tepat.

oleh Arief Rahman H diperbarui 03 Mei 2024, 10:03 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah mengantongi puluhan oknum mafia tanah. Dia pun tak segan untuk menumpas para oknum tersebut.

Dia mengatakan, dalam menghadapi mafia tanah tersebut perlu sebuah strategi yang tepat. Meski telah mengantongi banyak nama, dia enggan mengungkapkan lebih awal.

"Tunggu saja, kita terus ke proses, kita punya puluhan target operasi ya, saya tidak mungkin bongkar satu per satu," ujar AHY di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Pria yang karib disapa AHY ini menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.

"Karena itu perlu perlu dadakan juga, surprise juga, tetapi saya meyakinkan bahwa komitmen kami serius sekali untuk bisa gebuk mafia tanah ini karena inilah yang diharapkan oleh masyarakat," ucapnya.

Lantaran, kata dia, banyak kelompok masyarakat yang merasakan dampak buruk dari praktik ilegal mafia tanah. Bukan hanya masyarakat yang berpendapatan rendah, tapi termasuk juga masyarakat di kelas atas.

"Masyarakat itu ya yang saya temui sering kali tak berdaya. Jangankan masyarakat kecil yang penghasilannya rendah, masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi, status sosial dan ekonominya juga di atas, tapi seringkali tidak berdaya menjadi korban mafia tanah, Ini merusak keadilan apalagi rakyat kecil," kata dia.


Tak Segan Tindak Tegas Oknum ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di rumah dinas wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024). (Merdeka.com/Bachtiarudin Alam)

AHY menegaskan upaya menumpas mafia tanah ini tak sebatas bertindak keras kepada oknum-oknum eksternal. Tapi juga termasuk pada aparatur internal ATR/BPN.

"Jadi negara memastikan pemerintah memastikan Kementerian ATR dan BPN memastikan akan berpihak pada mereka yang diperlakukan tidak adil bagi mereka yang melawan hukum ya kita harus hadapi dengan tegas," ujarnya.

"Saya menyatakan ini berlaku eksternal dan internal. Mengapa? Karena kita juga tidak boleh keras keluar di dalamnya ternyata masih banyak masalah yang tidak diselesaikan, kita ingin bersihkan ke dalam, tapi juga keluar kita bertindak dengan tegas," pungkas anak sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini.

 


Amankan Kerugian Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024). (Tira/Liputan6.com)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya mengungkap kejahatan pertanahan dari mafia tanah di dua daerah yaitu Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur.

"Dari pengungkapan di dua daerah tersebut telah berhasil diselamatkan potensi kerugian kurang lebih Rp324 miliar pada 2024,” ujar AHY di GOR Tawangalun Banyuwangi Selasa (30/4/2024).

Sementara untuk potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Kementerian ATR/ BPN pada 2023 adalah sebesar Rp 13 triliun yang disebutnya sebagai hal luar biasa dan harus terus dilanjutkan.

"Selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami akan bekerja serius untuk menghadirkan iklim investasi yang baik di Indonesia melalui kejelasan status hukum atas hak milik tanah bagi para investor,” tambah AHY.

 

 


Wujud Dukungan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Hal tersebut sebagai wujud dukungan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN disebutnya tidak akan berhenti untuk terus menjadi bagian dari pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan reformasi agararia, khususnya dalam program retribusi tanah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa Sore (30/4/2024) menyerahkan secara simbolis 10.300 sertifikat tanah elektronik retribusi kepada para pemegang hak lahan di Gelanggang Olahraga Tawangalun Banyuwangi.

"Ini adalah retribusi tanah yang paling besar di seluruh Indonesia di Banyuwangi,”ujar Jokowi di hadapan ribuan masyarakat Banyuwangi penerima sertifikat.

Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya