Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah melakukan sinkronisasi program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden Terpilih 2024-2029 dengan semangat keberlanjutan cita-cita Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Kami diundang untuk bicara, untuk mempersiapkan terutama mensinkronkan asta citanya beliau itu, dengan bagaimana bisa jadi program-program yang berkesuaian dengan program pemerintah, atau dengan kata lain, rencana kerja pemerintah itu bisa diwarnai dari asta citanya presiden, menteri, supaya ini kan namanya keberlanjutan, jadi nggak ada proses discontinue gitu,” tutur Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Advertisement
“Nah itu kami berkewajiban continuitas itu terjaga, tetapi program-program itu secara teknokratik itu bisa dikerjakan, terutama dalam kerangka organisasi, tata laksananya, kemudian dalam penganggaran pembiayaannya, supaya nanti begitu beliau dilantik semuanya langsung start,” sambungnya.
Menurut Suharso, Bappenas juga menjalin komunikasi dengan tim dari pihak Prabowo Subianto. Hanya saja, dia enggan membeberkan lebih jauh perihal materi pembahasan yang telah diulas bersama sejauh ini.
“Itu apa saya nggak mau ngomong itu. Yang jelas bahwa dengan timnya beliau Bappenas berinteraksi itu lah, menurut kami itu hal yang wajar. Kami kan punya tugas untuk memastikan perencanaan kerja-kerja pemerintah, terutama supaya tidak mengalami discontinue itu yang paling penting,” jelas dia.
Janji politik Prabowo-Gibran yang kemudian menjadi program unggulan pemerintah ke depan pun masuk dalam pembahasan. Namun begitu, penerapannya akan disesuaikan dengan kemampuan negara.
“Ya itu kan, tetapi kan harus menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal kita. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas dari fiskal kita, jadi seberapa besar fiskal bisa merespon itu, dan bagaimana fiskal bisa membiayai itu,” Suharso menandaskan.
Bappenas Tegaskan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Tak Gunakan Dana BOS
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa program makan siang gratis gagasan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan menggunakan dana operasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Salah satu progam andalan Prabowo-Gibran itu nantinya bakal direalisasikan pada tahun 2025.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami usai acara 'Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan Sosialisasi SPI Pendidikan 2024 KPK'
"Untuk makan siang tidak diambil dari dana BOS. Itu kan juga di tahun yang akan datang tahun 2025," kata Amich saat konferensi pers di Gedung Dewas KPK pada Selasa (30/4/2024) kemarin.
Amich menyebut, saat ini Bappenas tengah mempertimbangkan sumber pendanaan dalam program unggulan makan siang gratis ala Prabowo-Gibran bersama dengan Kementerian Keuangan.
Dia menegaskan, program ini harus memenuhi asupan gizi anak-anak sekolah. Hal itu sebagaimana tindak lanjut untuk mencetak generasi emas yang diprediksi pada tahun 2045 mendatang.
"Sesuatu yang juga nanti akan memberikan manfaat besar, terutama asupan nutrisi gizi bagi anak-anak usia sekolah dan yang mungkin akan sangat membantu adalah nanti makan siang gratis untuk anak-anak di Paud dan di SD karena itu sedang dalam tumbuh kembang," kata Amich.
Advertisement
Gunakan APBN 2025
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Program Makan Siang Gratis belum menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah saat ini.
"Itu saya kira yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini. Saya kira belum. Istilahnya baru bahwa perlu diantisipasi, secara umum saja," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres Ma'ruf menjelaskan bahwa program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya menggunakan APBN Tahun 2025.
Namun, penyusunan APBN Tahun 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yakni pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.
