Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbuka jika Partai NasDem dan Partai Kebangitan Bangsa (PKB) bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Politikus yang akrab disapa Zulhas itu menilai bergabungnya Partai NasDem dan PKB ke pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai langkah politik yang wajar.
Advertisement
"Kita biasa aja itu. Kalau sudah kelar pemilu, ya sudah, dan itu memberi pelajaran kepada masyarakat ya," kata Zulhas kepada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2024).
Zulhas kemudian mengungkit pernah dicap pengkhianat. Kala itu, ia mendukung Prabowo pada pilpres 2019. Namun di tengah jalan justru bergabung ke pemerintahan Jokowi-M'aruf.
"Dulu saya dukung Prabowo, katanya anu, pengkhianat, murtad, gitu. Ada tuh yang ngomong begitu, tapi kan sekarang yang dukung itu gabung," ujar Zulhas.
"Ya pokoknya gabung aja. Jadi politik biasa, gitu. Oleh karena itu, saya meminta masyarakat berpolitik itu biasa aja, jangan baperan, ya, kan. Dulu saya kan dukung Pak Prabowo, gabung Pak Jokowi, gitu. Sekarang yang didukung yang lain, gabung sama Pak Prabowo, kan biasa aja, gitu," tutur Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas menganggap hal itu sebagai pendidikan politik bahwa perbedaan di pilpres tidak perlu sampai bermusuhan dan membawa perasaan.
"Jadi ini juga kan memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa memilih pilpres itu jangan sampai terus bawa hati, sampai sakit, sampai musuhan, sampai mengatakan orang murtad segala. Biasa aja," kata Zulhas.
Tidak Bicara Kursi Menteri, NasDem Klaim Tanpa Mahar Dukung Prabowo
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan partainya bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden RI terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tanpa mahar.
Sehingga, pada saat mendeklarasikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak membahas soal jatah menteri.
"Betul (tanpa mahar), oleh karena itu NasDem tidak bicara kursi menteri," kata Irma saat dikonfirmasi, Senin (30/4/2024).
Selain itu, dia menjelaskan alasan Partai NasDem akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran, untuk sebagai kontrol sistem.
"Bagi NasDem menjadi kontrol sistem yang efektif tidak harus berada di luar, dari dalam pun kami bisa memberikan dan menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena mewarnai kebijakan dan program dari dalam juga merupakan hal baik yang bisa kami lakukan untuk bangsa dan negara ini," ujar Irma.
Lebih lanjut, Irma menyebut, Partai NasDem sudah menuliskan beberapa prioritas untuk pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. "Kita sudah punya cetak birunya, tapi akan kita koordinasikan nanti setelah pelantikan," ucap Irma.
"Bahwa kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Jadi ke depan tentu program dan regulasinya harus berpihak kepada rakyat agar Indonesia sejahtera bisa dicapai," imbuh Irma.
Advertisement
Cak Imin Sodorkan Hanif Dhakiri Jadi Menteri
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikabarkan menyodorkan nama Hanif Dhakiri untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Hal itu diungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di acara "Ta'aruf Politik" Calon Kepala Daerah di Hotel Mercure Jakarta, Rabu (1/5/2024).
Momen itu terjadi saat Cak Imin membahas soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Cak Imin awalnya menyampaikan delapan poin perubahan yang merupakan visi-misinya sewaktu menjadi calon wakil presiden.
Menurut Cak Imin, perubahan menjadi sesuatu yang multak harus dilakukan demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
"Menurut kami ada sesuatu yang harus diubah. Kalau tidak, berat. Akses-akses ekonomi bagi menengah ke bawah, kalau enggak ada perubahan, berat. Perubahan ini menurut saya bukan soal kepemimpinan atau keberlanjutan kepimpinan, itu sudah selesai, pilpres sudah selesai," ujar dia.
Cak imin menerangkan, perubahan adalah kemampuan daya tahan pemerintah di dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, budaya.
"Di mana kalau enggak ada perubahan, saya yakin kolaps negara ini. Perubahan strategi, pembangunan perubahan itu untuk antisipasi krisis global," ujar dia.
Soal Food Estate
Tak lupa, Cak Imin menyinggung pembangunan lumbung pangan atau food estate yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program itu mesti dikaji ulang.
"Iya (kami bahas). Kita akan ajak berdebat. Food state itu memang harus didiskusikan," ujar Cak Imin.
Disinggung perihal respons Prabowo, Cak Imin menolak membeberkan. "Oh ya enggak sampe sedetail itu," ucap dia.
Cak Imin malah menyebut-nyebut nama politikus PKB Hanif Dhakiri.
"Nanti kalau Pak Hanif jadi menteri baru dibahas," kata Cak Imin sambil tertawa.
Hanif Dhakiri yang persis berdiri di belakang Cak Imin lantas terkejut. Cak Imin kembali tertawa saat menengok ke Hanif.
Dikonfirmasi lebih lanjut, Cak Imin enggan membeberkan lebih lanjut terkait pernyataannya. Dia malah berkelakar "Oh salah yoo," Cak Imin menutup mulut sambil berjalan meninggalkan wartawan.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
