Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil pemerintah daerah (pemda) yang kerap membiarkan pemerintah pusat menyelesaikan masalah di wilayah. Menurut Jokowi, pemda seharusnya ikut bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah.
Dia mencontohkan soal pemerintah yang sedang menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) Sambungan Air Minum untuk Rumah Tangga. Jokowi menilai pemda tidak seharusnya lepas tangan, namun ikut membantu meski pemerintah pusat.
Advertisement
"Saya sampaikan ke Menteri Bappenas, disampaikan lagi Inpres sambungan rumah tangga yang berkaitan air minum. Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat, kalau dengar inpres-inpres ini Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapak/Ibu kerjain yang mana?" kata Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan Jakarta, Senin (6/5/2024).
"Ini yang harus dipikirkan bersama agar yang telah dibangun betul-betul bisa produktif. Karena rakyat butuhkan," sambungnya.
Dia menyampaikan bahwa pemerintah pusat maupun daerah telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP). Kendati begitu, Jokowi menyesalkan tidak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah soal pengerjaan RPJMN dan RKP.
"Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci," kata Jokowi.
Jokowi: Pemda Tak Lanjutkan Pembangunan
Jokowi mencontohkan pemerintah pusat telah membangun bendungan dan irigasi primer. Namun, pemda tidak melanjutkan pembangunan irigasi sekunder dan tersier sehingga air di bendungan tak mengalir ke sawah warga.
Tak hanya itu, dia menuturkan Kementerian Perhubungan juga membangun Pelabuhan. Namun, pemda tak membangun jalan yang bagus menuju ke Pelabuhan.
"Mestinya (jalan) ini daerah, jalan ke Pelabuhannya meski pendek cuma sekilo lima kilo tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus inline dengan RPJMN, semua inline sampai ke daerah harus segaris," ujar Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan agar pusat dan daerah mengerjakan RPJMN seirama. Dia meminta kementerian untuk berkoordinasi kepada pemda soal rencana pembangunan yang ingin dikerjakan.
"Ketok pintu kulo nuwun, misalnya siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier daerah. Kalau enggak sanggup geser ke provinsi yang lain," tutur dia.
"Kalau ditanya gubernur juga biasanya bilang sanggup pak, waktu selesai bilang, 'waduh berat pak APBD kita habis untuk ini untuk ini'. Padahal sudah sanggup dia di depan. Inilah peran sinkronisasi," sambung Jokowi.
Advertisement
