UNESCO Sebut Regulasi Jadi Tantangan Pemerintah dalam Tangani Hoaks

Liputan6.com, Jakarta - Era digitalisasi dan kehadiran media sosial telah memfasilitasi penyebaran informasi kepada masyarakat, tak terkecuali informasi yang terindikasi sebagai hoaks. UNESCO menyebut bahwa hal ini perlu diatasi dengan upaya moderasi konten melalui regulasi yang diatur oleh pemerintah atau otoritas berwenang.

Hal ini disampaikan oleh pihak UNESCO dalam acara yang digelar oleh Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) bertajuk “Pelatihan Mekanisme Pemantauan Efektif Disinformasi terkait Pemilu dan Ujaran Kebencian bagi Perwakilan Pemerintah” beberapa waktu lalu.

“Untuk mewujudkan moderasi konten diperlukan regulasi dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah karena selain memilah konten negatif kita juga perlu menjunjung kebebasan bereskpresi bagi masyarakat,” ujar Head of the Communication and Information unit, UNESCO Office Jakarta, Ana Lomtadze dilansir dari keterangan tertulis UNESCO.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koalisi Damai, Wijayanto mengatakan bahwa pemilu yang diselenggarakan beberapa waktu lalu juga menjadi penghambat terwujudnya moderasi konten.

“Moderasi konten menjadi semakin sulit karena dari penyebaran informasi yang keliru ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses demokrasi,” kata Wijayanto.