Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat mengaku sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, agar kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak diisi oleh orang-orang toxic.
Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, jika orang toxic berada di kabinet malah akan meracuni.
Advertisement
"Ya kalau untuk isu itu, kita sepakat lah semuanya. tidak ingin ada orang yang toxic. Itu bisa bergabung dalam pemerintahan dalam kabinet gitu, malah meracuni," kata Herzaky, saat dihubungi merdeka.com, Senin (6/5/2024).
Terlebih, kabinet hanya diisi oleh sejumlah orang saja. Sehingga perlu sosok-sosok yang berkualitas.
"Dan yang paling penting, yang utama, tentunya percaya dan yakin programnya Pak Prabowo kan itu yang utama. Ya mungkin toxic ini, cenderung ke orang-orang yang tidak percaya dengan program pak prabowo iya kan. Tapi kemudian mau ikut bergabung dalam pemerintahan, ini kan bahaya," tegas dia.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, bahwa Partai Demokrat telah mempersiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi kabinet Prabowo-Gibran.
"Demokrat siap, sudah disampaikan juga oleh beliau untuk mempersiapkan putra putri terbaik, kader-kader terbaik kami siapkan," ungkapnya.
"Dan kami meyakini bahwa semua yang diminta pak Prabowo tentu kami akan berupaya sebaik mungkin menyiapkan kader-kader terbaik sosok terbaik yang punya integritas, berkompeten, kredibel," imbuh dia.
Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang Toxic Masuk Dalam Kabinet
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan pesan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk berhati-hati dalam memilih anggota kabinetnya, dengan mengecualikan individu yang bersifat "toxic" atau bermasalah.
"Dalam pesan saya kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan bawa orang 'toxic' ke dalam pemerintahanmu, karena itu akan merugikan kita semua," ujar Luhut Panjaitandalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Pesan tersebut dilontarkan sebagai pembelajaran dari pengalamannya selama 10 tahun terakhir bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo.
Luhut menyoroti bahwa salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Indonesia adalah adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. "Saya telah berusaha memperbaiki banyak permasalahan tersebut," katanya.
Advertisement
Transparansi Aturan
Salah satu solusi yang dia yakini dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan.
Oleh karena itu, Luhut mendesak untuk mendorong digitalisasi sistem pemerintahan yang terintegrasi di Indonesia.
"Saya katakan kepada Presiden, 'Pak, jika Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan digitalisasi sistem pemerintahan yang terintegrasi ini, maka kita tidak akan maju.' Kita harus berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," ungkapnya yang dilansir dari Antara.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
