Liputan6.com, Jakarta Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni terus melakukan sejumlah upaya guna mengembalikan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang agar kembali menjadi Bandara Internasional.
"Ada 17 bandara di Indonesia yang statusnya menjadi bandara domestik, salah satunya di Palembang Sumatera Selatan. Memang ini kewenangan Kementerian Perhubungan yang penetapan dan pengumuman, tentu dengan kriteria yang sudah ditentukan," kata Fatoni dalam pernyataan tertulis, Senin (6/5/2024).
Advertisement
Fatoni mengatakan, meskipun status Bandara SMB II Palembang telah dicabut dari internasional menjadi domestik, namun dia meyakini statusnya akan kembali menjadi Bandara Internasional.
"Namun kita pemerintah daerah punya peluang untuk berupaya Saya berjanji kita akan berupaya terus untuk bisa meningkatkan status bandara ini," imbuh dia.
Sederet Upaya
Adapun sejumlah upaya telah dilakukan. Pada awal 2024 ini pihaknya sudah melayangkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan untuk menambah penerbangan internasional.
"Saat awal tahun lalu bahkan saya sudah tersebar secara resmi Kepada Menteri Perhubungan untuk menambah internasional itu ke Malaysia dan Singapura. Kami juga meminta tambahan beberapa penerbangan domestik yang masuk ke Bali kemudian ke Semarang ke beberapa kota lain," ungkapnya.
Sudah Disampaikan ke Menhub
Bahkan, Fatoni juga telah menyampaikan hal tersebut sebanyak tiga kali kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi secara langsung. Hal ini tentunya bersamaan dengan pembahasan reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan beberapa waktu lalu.
"Sudah kami sampaikan bukan hanya surat, tapi saya juga sudah tiga kali bertemu Menteri Perhubungan. Bahkan kami juga pernah rapat lengkap pada saat itu saat membahas bandara Gatot Subroto Way Kanan, itu kami juga membahas upaya-upaya ini sudah kita lakukan," tegasnya.
"Kita nanti akan maksimalkan lagi, kami sampaikan juga telah diadakan rapat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April. Mengundang berbagai stakeholder yang ada lengkap termasuk dari pemerintah daerah dan DPRD," tandasnya.
Advertisement
