Militer Israel Buka Penyeberangan Kerem Shalom untuk Masuk Bantuan ke Gaza

Israel kini mengendalikan seluruh penyeberangan perbatasan Gaza untuk pertama kalinya sejak menarik pasukan dan pemukim dari wilayah tersebut hampir dua dekade yang lalu.

Perang di Gaza telah mendorong sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut meninggalkan rumah mereka dan menyebabkan kerusakan besar pada apartemen, rumah sakit, masjid dan sekolah di beberapa kota.

Adapun jumlah korban tewas di Gaza telah melonjak menjadi lebih dari 34.500 orang, menurut pejabat kesehatan setempat yang dikelola Hamas.

Perang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel selatan, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 250 lainnya. Israel mengatakan militan masih menyandera sekitar 100 orang dan jasad lebih dari 30 orang lainnya.

Di sisi lain, Amerika Serikat pekan lalu menghentikan pengiriman bom ke Israel karena kekhawatiran akan dilakukannya operasi darat besar-besaran di Rafah, Gaza selatan, kata seorang pejabat senior pemerintah.

Pengiriman tersebut terdiri dari 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon, kata pejabat tersebut kepada CBS News.

Israel belum sepenuhnya merespons kekhawatiran AS mengenai kebutuhan kemanusiaan warga sipil di Rafah, kata pejabat itu.

Israel tidak segera memberikan komentar.

“Posisi AS adalah bahwa Israel tidak boleh melancarkan operasi darat besar-besaran di Rafah, di mana lebih dari satu juta orang mengungsi tanpa punya tempat lain untuk pergi,” kata pejabat pemerintahan Gedung Putih, dikutip dari laman BBC, Rabu (8/5/2024).

"Kami telah terlibat dalam dialog dengan Israel dalam format Kelompok Konsultatif Strategis tentang bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan kemanusiaan warga sipil di Rafah, dan bagaimana melakukan tindakan yang berbeda terhadap Hamas di sana dibandingkan dengan yang mereka lakukan di tempat lain di Gaza."

"Diskusi tersebut sedang berlangsung dan belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran kami."

"Ketika para pemimpin Israel tampaknya mendekati titik pengambilan keputusan mengenai operasi semacam itu, kami mulai dengan hati-hati meninjau usulan transfer senjata ke Israel yang mungkin digunakan di Rafah."

"Sebagai hasil dari peninjauan tersebut, kami telah menghentikan satu pengiriman senjata pada minggu lalu. Pengiriman tersebut terdiri dari 1.800 bom seberat 2.000 pon dan 1.700 bom seberat 500 pon. Kami secara khusus berfokus pada penggunaan akhir bom seberat 2.000 pon dan dampak yang dapat ditimbulkannya."

Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu menambahkan bahwa untuk kasus-kasus tertentu lainnya di Departemen Luar Negeri, termasuk peralatan JDAM [Joint Direct Attack Munition], maka mereka akan terus melakukan peninjauan. Tak satu pun dari kasus-kasus ini melibatkan transfer dalam waktu dekat.

Pejabat tersebut juga menekankan bahwa tidak satu pun dari pengiriman senjata yang ada hubungannya dengan alokasi tambahan Israel. Namun ini diambil dari dana yang sebelumnya telah dialokasikan, beberapa tahun yang lalu.

Bicara soal serangan serangan Israel ke Rafah, Indonesia mengecamnya.

"Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas Kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina," kata Kementerian Luar Negeri melalui akun X @Kemlu_RI, yang dikutip Rabu (8/5/2024).

Serangan tersebut dilakukan kurang dari 24 jam setelah IDF mengeluarkan pernyataan yang memerintahkan 100.000 warga Palestina di area tersebut menyingkir.

"Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan," jelas Kemlu RI.

Dalam pernyataannya, pihak Kemlu RI juga menyerukan agar disegerakan gencatan senjatan di Gaza. Mengingat Israel menolak usulan perjanjian damai dari mediator krisis yaitu Qatar dan Mesir. Sementara Hamas justru menerima upaya tersebut demi mengakhiri perang tujuh bulan itu.

"Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan," tutur Kemlu RI.

Kemlu RI kemudian mendesak sejumlah pihak agar gencatan senjata yang disetujui kedua belah pihak bisa segera dilakukan, demi mencegah terjadinya bencana kemanusiaan.

"Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar," tegas Kemlu RI dalam pesan tertulisnya di akun resmi X.