Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menuturkan pemberian subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) telah banyak orang lupa bahwa harga BBM sebenarnya mahal. Hal itu telah mengakibatkan pola konsumsi BBM yang berlebihan dan boros.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya di forum Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washinton D.C. Amerika Serikat yang mengetengahkan isu mengenai Ketahanan Energi yang berkelanjutan. Karen merupakan CEO wanita pertama asal Indonesia yang memiliki kesempatan untuk berbicara dalam forum prestisius tersebut.
"Di samping itu, alokasi anggaran yang besar untuk subsidi tersebut telah mengurangi alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur," jelas Karen seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (11/4/2013).
Subsidi BBM yang diperkenalkan pertama kali pada era 1960-an, rata-rata menyedot 20% anggaran APBN, di mana pada 2013 total subsidi BBM mencapai 193 triliun untuk kuota sebesar 46 juta kiloliter, itu pun sesungguhnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
Namun, lanjut dia, harus diakui bahwa mengurangi subsidi bukan merupakan opsi yang mudah bagi pemerintah karena masyarakat telah sekian lama menikmatinya sehingga akan tidak populis jika ada upaya untuk menguranginya.
“Kebijakan itu tidak hanya akan mengurangi beban pemerintah, melainkan juga akan memberikan level persaingan yang sama antara minyak dan sumber energi lainnya, terutama untuk percepatan pengembangan energi terbarukan," papar dia.
Ke depan, dengan pengurangan subsidi untuk alokasi seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan maka dalam jangka panjang akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. "Hal ini sangat membantu Indonesia untuk mencapai Millenium Development Goals sesuai target pada 2015," jelas dia. (Ndw)
Hal itu disampaikan dalam pidatonya di forum Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washinton D.C. Amerika Serikat yang mengetengahkan isu mengenai Ketahanan Energi yang berkelanjutan. Karen merupakan CEO wanita pertama asal Indonesia yang memiliki kesempatan untuk berbicara dalam forum prestisius tersebut.
"Di samping itu, alokasi anggaran yang besar untuk subsidi tersebut telah mengurangi alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur," jelas Karen seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (11/4/2013).
Subsidi BBM yang diperkenalkan pertama kali pada era 1960-an, rata-rata menyedot 20% anggaran APBN, di mana pada 2013 total subsidi BBM mencapai 193 triliun untuk kuota sebesar 46 juta kiloliter, itu pun sesungguhnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
Namun, lanjut dia, harus diakui bahwa mengurangi subsidi bukan merupakan opsi yang mudah bagi pemerintah karena masyarakat telah sekian lama menikmatinya sehingga akan tidak populis jika ada upaya untuk menguranginya.
“Kebijakan itu tidak hanya akan mengurangi beban pemerintah, melainkan juga akan memberikan level persaingan yang sama antara minyak dan sumber energi lainnya, terutama untuk percepatan pengembangan energi terbarukan," papar dia.
Ke depan, dengan pengurangan subsidi untuk alokasi seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan maka dalam jangka panjang akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. "Hal ini sangat membantu Indonesia untuk mencapai Millenium Development Goals sesuai target pada 2015," jelas dia. (Ndw)
