Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan alasan tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 yang belum diumumkan. Salah satunya, saat ini masih terdapat sejumlah instansi pemerintah yang belum menyelesaikan usulan formasi jumlah CPNS maupun PPPK.
Sementara itu, instansi tersebut mendapatkan alokasi formasi dengan jumlah cukup besar.
Advertisement
"Kita harap instansi yang belum mengirimkan rincian formasi/kebutuhan dapat segera merampungkan dengan menginput pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tutur Azwar Anas melalui tayangan video di kanal YouTube Kempanrb dikutip Kamis (9/5/2024).
Anas menuturkan, sejumlah alasan kendala keterlambatan instansi dalam menyampaikan rincian formasi. Kendala tersebut antara lain instansi masih melakukan pemetaan jabatan, keterbatasan informasi terhadap data Non-ASN baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan serta jabatan yang akan diusulkan, serta belum selesainya pemutakhiran data peta jabatan oleh instansi pada layanan elektronik Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Anas mencatat, sebanyak 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan Perencanaan SIASN BKN hingga 2 Mei 2024
Data tersebut terinci sebanyak 4 instansi belum membuat rincian formasi, 36 instansi sedang menyusun rincian formasi, 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi, tetapi belum mengajukan Digital Signature (DS) SPTJM oleh PPK, 371 instansi sedang dalam proses velval rincian formasi oleh BKN, dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai diverval oleh BKN dan/sedang menunggu Digital Signature (DS) Peraturan Teknis Kepala BKN.
Namun, dia optimistis jadwal pelaksanaan CASN 2024 akan tetap berlangsung paling cepat pada Juni 2024.
Divalidasi BKN
Rincian kebutuhan pegawai ASN yang telah disampaikan instansi pemerintah akan divalidasi BKN. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan K/L dan pemda. Namun, tercatat masih ada empat instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi.
"InsyaAllah pendaftaran bisa kita mulai di Juni atau Juli tahun ini, setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan ASN dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi," tutur Menteri Anas.
Pemerintah akan membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk posisi CPNS maupun PPPK pada Juni 2024. Pada seleksi CASN kali ini tersedia total 1,2 juta formasi.
Namun, hingga kini belum ada informasi pasti terkait tanggal pelaksanaan pendaftaran CASN untuk Juni mendatang. Padahal, minat masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Gaji dan THR PNS Sudah Sedot Rp 70,7 Triliun Uang Negara
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucurkan Rp 70,7 triliun untuk membayar gaji PNS hingga tunjangan hari raya atau THR PNS. Angka ini meningkat dari realisasi tahun lalu.
Dia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, pembayaran gaji dan THR PNS berkisar di Rp 49 triliun. Namun, kali ini meningkat karena pemerintah menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen.
"Ini ada kenaikan yang cukup signifikan karena 2 faktor. Jadi pada kuratal I, Januari sampai Maret, kita membelanjakan Rp 70,7 triliun tahun lalu hanya Rp 49,5 (triliun) dan itu steady sekitar Rp 49 (triliun)," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Sebagai rincian, alokasi untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 38,7 triliun atau naik 14,2 persen. Tukin, honorarium, dan lembur sebesar Rp 18,5 triliun atau naik 18,5 persen. Serta, pembayaran THR sebesar Rp 13,5 triliun.
Dia menjelaskan, belanja pegawai untuk gaji dan THR PNS itu naik sekitar 42,8 persen. Ini dikerek oleh kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen, peningkatan cukup tinggi sejak 4 tahun terakhir.
Bayar THR Penuh
"Jadi gaji ASN, TNI/Polri naik 8 persen, pensiun naik 12 persen. Jadi ini meningkatkan jumlah belanja per bulannya, makanya kalau kita lihat belanja 2024 untuk pegawai naik dibandingkan belanja pegawai dalam 4 tahun terakhir," jelasnya.
Kedua, pada Maret 2024, pemerintah membayarkan THR secara penuh. Pada saat yang sama, pemerintah juga memutuskan untuk membayar penuh tunjangan kinerja (tukin).
"Jadi kalau kita lihat kenaikan baseline-nya gajinya naik 8 persen pensiun naik 12 persen plus mereka mendapatkN THR dimana THR tshun ini dibayarkan penuh termasuk tukin 100 persen," ucapnya.
"Tahun sebelumnya, tukin hanya 50 persen. Ini yang menyebabkan kalau ktia lihat Januari-Maret tahun ini kita sudah membelanjakan Rp 70,7 triliun, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata 4 tahun terakhir," imbuh Menkeu Sri Mulyani.
Advertisement
