Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali akan menggelar pameran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran Jakarta pada 29-31 Mei 2024 mendatang.
ICEF 2024 merupakan pameran yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), dan digelar untuk meningkatkan partisipasi para pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam PBJP, sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 tahun 2022.
Mengusung tema “Potensi Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Nasional”, pameran ICEF 2024 akan mempertemukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) sebagai pengguna barang/jasa dengan pelaku usaha secara langsung guna mendorong penggunaan PDN secara lebih meluas. Pameran ini juga merupakan kesempatan bagi pengguna barang/jasa yang ingin memenuhi kebutuhannya di IKN.
Kepala LKPP RI, Hendrar PrihadiY mengatakan bahwa, ICEF 2024 yang digelar untuk kali kedua tahun ini juga bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kontribusi sektor industri dalam negeri. Selain hal tersebut, ajang ini sekaligus menjadi media untuk mensosialisasikan regulasi terbaru dan Katalog Elektronik Versi 6.0 yang baru diluncurkan bersama PT Telkom Indonesia melalui unit GovTech Procurement.
Menurut Hendrar Prihadi, Katalog Elektronik Versi 6.0 adalah langkah maju LKPP yang signifikan untuk memberikan kemudahan kepada para stakeholdernya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui E-Katalog Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Sehingga diharapkan fitur baru ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” kata Hendi.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, “Sebagai perwakilan utama organisasi para pelaku usaha di Indonesia, Kadin memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan memperkuat perekonomian negara ini. Gelaran ICEF merupakan salah satu langkah konkret dalam mewujudkan komitmen untuk memajukan produk dan jasa lokal melalui digitalisasi dan sistem pengadaan dengan E-Katalog,” ujarnya.
Ketua Panitia ICEF 2024, Kukrit Suryo Wicaksono menyebut, selama tiga hari pameran yang dilakukan sepanjang hari dari pukul 10:00 - 17:00 WIB, pelaku usaha dan buyer pemerintahan akan saling berinteraksi dan bernegosiasi melalui beragam acara, seperti seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow yang menghadirkan narasumber dari instansi-instansi terkait.
“Kami juga akan mengundang sebanyak 98 anggota dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terdiri dari para kepala pemerintah kota seluruh Indonesia dan 38 Provinsi anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai visitor serta berbagai lembaga pemerintahan lainnya,” ujar Kukrit.
Direktur Satue Event—event organizer ICEF 2024, Bambang Setiawan mengatakan, di area seluas 2.500 m², ICEF 2024 akan diikuti sebanyak kurang lebih 150 peserta yang berasal dari berbagai sektor bisnis, di antaranya kesehatan, teknologi informasi, fashion, perkapalan, kendaraan, elektronik, alat kantor, tekstil, makanan dan minuman hingga internet service provider (ISP). Selain itu, ICEF tahun ini juga bertambah semarak dengan hadirnya sejumlah kategori baru diantaranya, road sweeper, logistik, alat berat, cartridge toner, infrastruktur dan bangunan serta manufaktur.
Sebagai gambaran, ICEF 2023 telah menghadirkan 7.792 pengunjung yang terdiri dari pejabat pengadaan (PP), pengelola pengadaan barang/jasa, unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ), pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK).
Berdasarkan data ICEF tahun 2023, ada lima komoditas unggulan dengan nilai pesanan tertinggi dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, preservasi jalan bidang Bina Marga sebesar Rp 16,1 triliun. Kedua, Fasilitas Kesehatan sebesar Rp 9,3 triliun. Ketiga, obat program jaminan kesehatan Rp 7,6 triliun. Keempat, peralatan Elektronik, IT dan pendukungnya Rp 7,4 triliun, dan kelima kendaraan bermotor Rp 6,8 triliun.
Baca Juga
Advertisement
