Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengeluarkan perintah pada Senin, 13 Mei 2024 yang memaksa perusahaan penambang kripto yang didukung China untuk menjual tanah di dekat pangkalan rudal nuklir Wyoming. Hal ini dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.
Mengutip CNBC, ditulis Rabu (15/5/2024), perusahaan MineOne akuisisi real estate tersebut pada Juni 2022, dan menempatkan operasinya dalam jarak satu mil dari Pangkalan Udara Francis E.Warren, sebuah pangkalan rudal strategis, menurut Gedung Putih.
Advertisement
Dalam perintah presiden tersebut disebutkan kalau situs perusahaan berisi “peralatan khusus dan bersumber dari luar negeri yang berpotensi mampu memfasilitasi kegiatan pengawasan dan spionase”.
Biden menuturkan, ada bukti yang dapat dipercaya untuk meyakni perusahaan penambang kripto tersebut, sebuah perusahaan di British Virgin Islands yang mayoritas sahamnya dimiliki warga negara China yang mungkin mengambil tindakan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
MineOne diperintahkan untuk melakukan divestasi tanah tersebut dalam 120 hari ke depan dan memindahkan peralatan tertentu di properti tersebut. Adapun perusahaan itu tidak segera menanggapi permintaan komentar CNBC.
Adapun perintah terbaru yang ditujukan pada MineOne dibuat setelah ada penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Investasi Asing atau Committee on Foreign Investment (CFIUS) di Amerika Serikat, sebuah badan pemerintah yang diketuai oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menyelidiki kesepakatan perusahaan untuk masalah keamanan nasional.
Undang-Undang 2018 memberi CFIUS wewenang untuk meninjau transaksi properti di dekat fasilitas sensitif Amerika Serikat, termasuk Pangkalan Angkatan Udara Francis E.Warren.
Pada September, Biden mengeluarkan perintah eksekutif yang menginstruksikan komite tersebut untuk mempertimbangkan lebih banyak faktor risiko keamanan nasional dalam penilaian mereka. Badan itu juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap TikTok.
Tindakan terhadap Perusahaan China
Menurut Gedung Putih, pembelian properti MineOne tidak diajukan ke CFIUS hingga badan itu meluncurkan penyelidikan menyusul informasi dari masyarakat.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen kalau tindakan terhadap MineOne menyoroti peran penting penjaga gerbang yang dilakukan CFIUS untuk memastikan investasi asing tidak merusak keamanan nasional.
Langkah pemerintahan Biden ini dilakukan di tengah tindakan keras yang lebih luas terhadap perusahaan-perusahaan China di Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden mendatang dan di tengah ketegangan antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Pada April, Biden menandatangani undang-undang yang memaksa divestasi platform media sosial TikTok dari perusahaan induknya ByteDance di China dengan alasan keamanan nasional.
Sementara itu, pemerintah juga akan mengeluarkan tarif baru pada beberapa impor kendaraan listrik, pasokan alat medis dan peralatan lainnya dari China, secepatnya pada Selasa, 14 Mei 2024.
China juga meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional. Negara ini baru memperkuat undang-undang yang melarang pembagian rahasia negara dengan memasukkan kategori “rahasia kerja” yang luas.
China juga membatasi beberapa perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Micron dari penjualan ke infrastruktur penting di negara itu setelah tinjauan keamanan dan tindakan keras terhadap sejumlah perusahaan konsultan asing tahun lalu.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Advertisement
Donald Trump Vs Joe Biden, Siapa yang Paling Dukung Kripto Bila Jadi Presiden?
Sebelumnya, Analis dari Bank Asal Inggris Standard Chartered mengatakan bahwa jika Donald Trump terpilih lagi menjadi presiden untuk kedua kalinya maka akan memberikan manfaat yang besar bagi Bitcoin.
Standard Chartered menuliskan dalam risetnya, jika menengok kebelakang, Donald Trump dulunya bisa dibilang anti-kripto. Namun jika dia menang pada pemilihan bulan November dan menjadi Presiden Amerika Serikat untuk masa jabatan kedua, Bitcoin bisa mendapatkan keuntungan.
jika Trump menang, maka pembeli resmi asing atas obligasi AS mungkin ingin beralih ke aset keuangan alternatif seperti Bitcoin akan mendorong harga aset naik.
“Sementara para pejabat di pemerintahan Biden telah mengambil sikap yang relatif keras terhadap aset digital, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara pada Maret kemarin bahwa jika terpilih, dia tidak akan menindak Bitcoin atau aset digital lainnya,” tulis catatan itu, dikutip dari decrypt.co, Rabu (8/5/2024).
Ia menambahkan bahwa tarif impor di bawah Kepresidenan Trump akan menyebabkan beberapa manajer investasi membeli BTC pada 2025.
Trump Menikmati Untung dari Kripto
Pada Maret lalu, Trump yang sebelumnya mengecam Bitcoin, mengatakan bahwa dia menikmati menghasilkan uang dan bermain-main dengan aset dan mata uang kripto lainnya.
“Saya menghasilkan uang dengan itu, saya juga bersenang-senang dengannya,” kata Trump.
“Mata uang baru yang gila, begitulah saya menyebutnya. Itu adalah mata uang baru yang gila, baik itu Bitcoin atau lainnya.” tambah Trump.
Donald Trump yang menjabat sebagai Presiden AS pada periode 2017-2021 kemungkinan akan berhadapan langsung dengan presiden saat ini Joe Biden sebagai calon dari Partai Republik pada pemilu bulan November mendatang.
Standard Chartered bulan lalu memperkirakan bahwa dana ETF yang diperdagangkan di bursa Bitcoin yang baru disetujui akan terus menjadi populer, dan arus masuk dapat menyebabkan harga Bitcoin meroket hingga USD 150,000 pada akhir tahun ini.
Advertisement
Joe Biden dan Donald Trump Mengaku Siap Kembali Berdebat untuk Pilpres AS
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dia bersedia untuk berdebat dengan lawannya dari Partai Republik, Donald Trump, pada musim gugur ini.
Sebaliknya, Trump mengatakan bahwa dirinya siap, meski mempertanyakan kesediaan Biden, dikutip dari laman Arab News, Senin (29/4/2024).
Komentar Biden muncul saat wawancara dengan pembawa acara radio Sirius XM Howard Stern, yang menanyakan apakah dia akan berpartisipasi dalam perdebatan melawan Donald Trump.
“Saya siap. Tapi saya tidak tahu kapan,” kata Biden.
“Tapi saya senang berdebat dengannya.”
Hingga saat ini, tim kampanye terpilihnya kembali Joe Biden menolak berkomitmen untuk berpartisipasi dalam debat, yang merupakan ciri khas setiap kampanye pemilihan umum presiden sejak tahun 1976.
Sementara, tim kampanye Trump mengatakan bahwa mantan presiden tersebut siap untuk berdebat dengan Biden kapan saja, dan Chris LaCivita, penasihat senior kampanye Trump, dengan cepat menanggapi pernyataan Biden di situs media sosial X: “Oke, mari kita siapkan!”
Reaksi Trump
Sebelumnya, Trump bereaksi terhadap kesediaan Biden untuk berdebat dengan mengatakan “semua orang tahu dia tidak bersungguh-sungguh” namun menyarankan bisa dilakukan kapan saja.
Bisa Senin malam, Selasa malam, atau Rabu malam depan, saat Trump akan berkampanye di Michigan.
Donald Trump juga menyarankan dilakukannya malam hari karena dia akan menghadiri persidangan pidana uang tutup mulut di New York.
Trump diharuskan hadir di pengadilan setiap hari kecuali Rabu. Dalam pernyataan di platform media sosialnya, Trump juga menantang Biden untuk berdebat di gedung pengadilan Manhattan pada Jumat malam, karena keduanya berada di New York pada waktu yang sama.
Komisi Debat Presiden telah mengumumkan tanggal dan lokasi tiga debat pemilu antar calon presiden: 16 September di San Marcos, Texas; 1 Oktober di Petersburg, Virginia; dan 9 Oktober di Salt Lake City.
Debat calon wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 25 September di Easton, Pennsylvania.
Advertisement