Rapat Evaluasi Pemilu, DPR Minta KPU Bikin Aturan Pembatasan Politik Uang

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bertandang ke Parlemen Senayan, guna melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi III evaluasi jalannya Pemilu 2024.

Salah satu anggota komisi II dari fraksi PDIP, Hugua berpandangan, Pemilu 2024 diwarnai maraknya politik uang. Menurut dia, jika tidak menggunakan cara itu, mustahil rakyat mau memberikan suaranya kepada peserta Pemilu.

“Money politic atau politik uang ini keniscayaan, kita juga tidak ada yang memilih (jika tidak menggunakan politik uang), tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” kata Hugua saat rapat di Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Maka dari itu, ketimbang kucing-kucingan dengan pengawas Pemilu dan penyelenggara Pemilu, Hugua mengusulkan pembatasan peserta Pemilu menggunakan politik uang.

“Sehingga Bawaslu juga tahu kalau money politic batas ini harus disemprit, sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan pemenang ke depan adalah para saudagar,” ujar dia.

“Jadi tidak kah kita pikir money politic dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?,” imbuhnya bertanya.