Liputan6.com, Stockholm - Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada Senin (13/5/2024) mengatakan dia terbuka untuk mengizinkan senjata nuklir di tanah Swedia selama masa perang. Pada saat bersamaan, para kritikus mendesak anggota baru NATO ini untuk melarang penempatan senjata nuklir di wilayahnya.
Parlemen Swedia direncanakan akan melakukan pemungutan suara terkait Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan (DCA) dengan Amerika Serikat (AS) pada Juni. Kesepakatan ini akan membuka akses bagi AS terhadap basis militer di Swedia dan memungkinkan penyimpanan peralatan militer dan senjata di negara Skandinavia itu.
Advertisement
Swedia meninggalkan sikap nonblok kemiliteran mereka yang berusia dua abad untuk bergabung dengan NATO pada Maret tahun ini.
Desakan telah mengemuka beberapa pekan terakhir, di antaranya dari Asosiasi Arbitrasi dan Perdamaian Swedia, agar pemerintah memastikan secara tertulis dalam kesepakatan DCA bahwa negara itu tidak akan mengizinkan senjata nuklir di wilayah mereka. Demikian seperti dilansir VOA Indonesia, Kamis (16/5).
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa tidak diperlukan larangan yang tertulis, dengan mengutip "konsensus luas terkait senjata nuklir" di Swedia dan juga keputusan parlemen yang melarang senjata nuklir di negara itu pada masa damai. Namun, Kristersson mengatakan pada Senin bahwa pada masa perang ceritanya akan berbeda.
"Dalam sebuah situasi perang, itu adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Ini akan tergantung sepenuhnya pada apa yang akan terjadi," kata dia kepada lembaga penyiaran publik, Radio Swedia.
"Dalam skenario terburuknya, negara-negara demokratis di belahan lain Bumi kita, harus sepenuhnya bisa mempertahankan diri mereka sendiri melawan negara-negara yang bisa mengancam kita dengan senjata nuklir."
Tidak Didikte AS
Kristersson bersikeras bahwa keputusan untuk menempatkan senjata nuklir di Swedia akan diambil oleh Swedia sendiri bukan AS.
"Swedia mengambil keputusan atas wilayah Swedia sendiri," tegas Kristersson.
Namun, Kristersson menekankan tujuan sepenuhnya dari keanggotaan NATO dan pertahanan Swedia adalah memastikan bahwa situasi semacam itu tidak muncul.
"Jika Ukraina telah menjadi anggota NATO, mereka tidak akan diserang oleh Rusia," ujar Kristersson.
Partai Demokratik Sosial Swedia, yang berkuasa ketika Swedia mengajukan permintaan keanggotaan NATO pada Mei 2022, menuturkan bahwa pada saatnya mereka akan berupaya menunjukkan keberatan sepihak terhadap pengerahan senjata nuklir dan pangkalan tetap di wilayah Swedia.
Advertisement
