Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendapat sorotan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena sejumlah kasus yang melibatkan instansi pemerintah ini.
Banyaknya kasus yang mencuat tersebut kemudian mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan akan ikut turun tangan menyelesaikan carut marut perizinan bea cukai.
Advertisement
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun menyambut baik langkah Jokowi memastikan bakal turun tangan untuk membenahi berbagai persoalan di tubuh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) ini.
Kehadiran Presiden Jokowi diperlukan untuk perbaikan kinerja Bea Cukai. Mengingat, adanya keterlibatan dari kementerian/lembaga lain dalam pengawasan barang masuk oleh Bea Cukai.
"Kita tahu urusan kepabeanan tidak hanya Kemenkeu, ada irisan yang berhubungan dengan kementerian lembaga lainnya," ujar Yustinus kepada awak media di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).
Terkait kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Istana Negara pada siang ini. Yustinus menyebut sebagai bentuk laporan terhadap Kepala Negara atas sejumlah persoalan yang terjadi di tubuh Bea Cukai.
"Bu Menteri tadi sudah melaporkan terkait beberapa isu yang viral sudah ditangani dengan baik, sudah diselesaikan. Saat ini, sedang dirancang beberapa langkah untuk perbaikan perbaikan, karena ini kan berbagai penyesuaian, ada dinamika tentang e-commerce dinamika di lapangan yang perlu diantisipasi," bebernya.
Dia berharap, kehadiran Presiden Jokowi mampu mempercepat penyelesaian sejumlah persoalan yang melibatkan Bea Cukai dalam beberapa waktu terakhir. Sehingga, Bra Cukai dapat fokus melakukan penindakan atas masuknya barang impor ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Kami sangat bersyukur dukungan bapak presiden tentu akan sangat membantu mempercepat kordinasi dan mengakselerasi hal hal yang perlu untuk diselesaikan secara cepat. Dan ini kami rasa selaras dan mudah mudahan penyelesaian holistik akan selesai lebih cepat, dan dampak ke masyarakat juga lebih baik," ujarnya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Banyak Masalah di Bea Cukai, Jokowi Segera Gelar Rapat Evaluasi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyadari banyaknya kasus di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjadi sorotan masyarakat. Jokowi mengatakan dirinya akan segera menggelar rapat terbatas (Ratas) untuk mengevaluasi kinerja Bea Cukai.
"Ya nanti akan kami rataskan di rapat internal," kata Jokowi saat ditemui di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Bea Cukai saat ini menjadi sorotan karena banyaknya insiden yang dikeluhkan masyarakat dan viral di media sosial. Salah satunya, mengenai importasi peti jenazah yang dikenakan bea masuk sebesar 30 persen.
Selain itu, warganet juga mengunggah video keluhannya ke Bea Cukai saat membeli sebuah sepatu bola dari luar negeri dengan harga Rp10,3 juta. Keluhan datang karena ada pemberitahuan dari jasa pengiriman, pria tersebut harus membayar bea masuk sebesar Rp31,81 juta.
Advertisement
Kepala Bea Cukai Dicopot
Baru-baru ini, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaen dicopot setelah hasil pemeriksaan internal Bea Cukai menemukan indikasi terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
"Pencopotan REH dari jabatannya kami lakukan sejak Kamis, 09 Mei 2024 guna mendukung kelancaran pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan internal kami, setidaknya didapati ada indikasi benturan kepentingan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang," ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5/2024).
Pemeriksaan internal yang dilakukan Ditjen Bea Cukai tersebut sejalan dengan upaya institusi untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.
"Pemeriksaan lebih lanjut akan meninjau indikasi tersebut, termasuk kelengkapan dan akurasi pelaporan LHKPN-nya. Ini merupakan mekanisme kami dalam merealisasikan tata kelola organisasi yang baik," imbuh Nirwala.
