Liputan6.com, Jakarta - Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja mengklaim pelaksanaan program sejak 2020-2023 telah berhasil mengubah nasib sejumlah para pesertanya. Mulai dari bantu memberikan bekal bagi para pengangguran untuk mendapat kerja dalam waktu cepat, hingga menyokong kenaikan gaji untuk peserta yang telah bekerja.
Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) pada 2023, desain pelaksanaan program Prakerja sudah on the right track.
Advertisement
Menurut dia, itu terbukti dari adanya sejumlah peserta yang tadinya menganggur berhasil mendapatkan kerjaan dalam satu bulan pasca menyelesaikan pelatihan.
"Dari survei itu sekitar dr 1/3 dari yang nganggur kemudian dapat kerja dalam waktu satu bulan pasca penyeselesaian pelatihan. Tapi saya enggak memonitor kalau sudah setahun hasilnya bagaimana," ujar Denni di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Meskipun program pelatihannya dilakukan dalam waktu cenderung singkat, namun ia meyakini program Prakerja telah bantu meningkatkan kompetensi para pesertanya. "Dan bekerjanya baik ada yang menjadi wirausahawan maupun sebagai karyawan," imbuhnya.
Denni menyebut eks peserta Kartu Prakerja paling banyak mendapat pekerjaan yakni sebagai tenaga administrasi perkantoran, termasuk dalam bidang HRD hingga tenaga penjualan dan pemasaran (sales).
"Karena itu sebenernya matching dengan apa yang ada di job portal. Karena data job portal kita tarik dan itu real time ternyata itu pekerjaan yang paling banyak adalah untuk tenaga penjualan dan pemasaran, dan yang kedua administrasi perkantoran," ungkapnya.
Tak hanya itu, Denni bilang program Kartu Prakerja juga menawarkan kesempatan bagi para pesertanya yang telah memiliki kerja. Dengan adanya peningkatan kompetensi, itu dianggap bisa jadi nilai jual untuk memperoleh tambahan gaji.
"Selain itu, Ptakerja juga meningkatkan penghasilan buat mereka yang sudah berkerja. Angkanya ada dalam laporan," pungkas Denni.
PMO Susun Anggaran 2025, Prabowo Diminta Lanjutkan Kartu Prakerja
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian berharap program Kartu Prakerja bisa terus dilanjutkan oleh kabinet pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sejak Kartu Prakerja dimulai per Maret 2020, pemerintah bersama tim manajemen pelaksana program (PMO) telah menghadapi berbagai dinamika menyulitkan, termasuk pandemi Covid-19.
Setelah melewati berbagai modifikasi, pelaksanaan program Prakerja tetap bisa bertahan hingga saat ini. Oleh karenanya, Susiwijono berharap pemerintahan Prabowo bisa melanjutkan program ini.
"Keberlanjutan program ini jadi salah satu program yang sejujurnya kita dengan pak Menko (Airlangga Hartarto) dan teman-teman semuanya berharap ini terus berlanjut, terutama di pemerintahan berikutnya," ujar dia dalam kegiatan Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Dari sisi PMO, Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi menyampaikan, pihaknya memang telah menyusun anggaran untuk pelaksanaan Kartu Prakerja 2025. Namun, finalisasi kebijakannnya berada di tangan Komite Cipta Kerja.
"Memang kami sedang menyusun anggaran untuk tahun 2025. Tapi again, kami menunggu arahan untuk tahun 2025 apakah program Prakerja nanti (lanjut) dengan skema seperti apa, tunggu tanggal mainnya," ungkapnya pada kesempatan yang sama.
Advertisement
Beasiswa Rp 4,2 Juta
Adapun untuk program Kartu Prakerja 2024 yang dibuka pada 23 Februari 2024, pemerintah menyasar sekitar 1,148 juta calon peserta di tahun ini. Jumlah anggaran yang disiapkan sekitar Rp 4,8 triliun, naik Rp 500 miliar dari tahun sebelumnya.
Program ini akan memberikan besaran beasiswa kepada peserta sebesar Rp 4,2 juta per individu. Jumlah bantuan beasiswa Kartu Prakerja itu terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp 600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Tercatat sejak awal peluncurannya pada 2020 hingga 2023, program ini telah mampu memberikan manfaat kepada 17,5 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk Papua.
