Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalukan pendampingan terhadap korban bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatra Barat.
Berdasarkan laporkan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, data korban jiwa yang dirilis pagi ini mengalami bertambah, dari yang sebelumnya 50 kini menjadi 67 orang. Sedangkan korban hilang sebanyak 20 orang, 989 KK terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka.
Advertisement
Kepala BNPB, Suharyanto menyampaikan, berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Agam, terkait korban hilang, dilaporkan sudah ada yang ditemukan namun dalam kondisi meninggal, sehingga korban meninggal dunia menjadi bertambah.
"Kita semua di sini ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban di mana kami terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kita berhenti, artinya kita maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan," kata Suharyanto seperti dikutip Kamis (16/5/2024).
Suharyanto memastikan, pemerintah sudah bertemu dengan para pengungsi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dialog antar pemerintah dan warga terdampak bersepakat untuk membuka opsi relokasi rumah warga yang berada di zona berbahaya.
“Adapun saat ini, tim Badan Geologi, BNPB, serta BMKG tengah melakukan kajian guna menentukan area mana saja dari daerah terdampak, berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang harus direlokasi,” tutur Suharyanto.
Suharyanto memastikan, dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
"Apabila nanti termasuk daerah berbahaya dan ke depan ingin selamat ketika ada bencana susulan, maka sebaiknya bapak dan ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah, Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR,” jelas dia.
Besaran Biaya Bantuan Perbaikan
Suharyanto meyakini, langkah ini menjadi cara dari pemerintah memberikan upaya terbaik untuk rakyat. Sebab, relokasi menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di masa mendatang guna menghindari dampak yang lebih besar apabila ada bencana susulan.
“Maka dari itu kami berharap mereka yang rumahnya masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan.
"Tapi yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, akan kita perbaiki,” dia menandasi.
Sebagai informasi, bantuan perbaikan dimulai dari angka Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Sambil menunggu rumahnya jadi, mereka yang terdampak akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana rumah kontrak sampai maksimal enam bulan.
Menyambut rencana relokasi tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki lokasi yang akan dibangun rumah relokasi tersebut bila ada dari masyarakat yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan yang baru.
"Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan sudah menyiapkan lokasi tersebut jika memang ada masyarakat yang ingin dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak," terang Mahyeldi.
Namun demikian, Mahyeldi mengaku masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mencari lokasi-lokasi yang aman dan jauh dari zona berbahaya berdasarkan kajian dari Badan Geologi dan BMKG.
Advertisement
