Pemerintah Akselerasi Pengembangan Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu backbone agenda-agenda reformasi yang telah dicanangkan Pemerintah.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 16 Mei 2024, 11:15 WIB
Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Susiwijono Moegiarso

 

Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, pengembangan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu backbone agenda-agenda reformasi yang telah dicanangkan Pemerintah.

Guna memastikan perkembangan penyelesaian PSN tersebut, Pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi berbagai capaian kinerja PSN secara berkala.

Mengawali evaluasi capaian kinerja PSN tahun 2024 yang akan dilangsung pada bulan Juni – Juli 2024 mendatang, Kemenko Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tema Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN, pada Selasa (14/5/2024).

Dalam sesi diskusi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa tujuan akan diadakannya kegiatan evaluasi tersebut untuk menginformasikan kepada para penanggung jawab proyek dan program PSN mengenai capaian dari masing masing proyek, serta mengupayakan keberlanjutan proyek dan program PSN yang masih dalam proses pengerjaan agar dapat terus dirampungkan usai tahun 2024.

“KPPIP akan mengevaluasi proyek-proyek yang sekiranya belum dapat diselesaikan pada semester I – 2024. Proyek-proyek ini diharapkan paling tidak telah mencapai critical milestone yaitu terkait pemenuhan perizinan dari Kementerian atau Lembaga teknis, penguasaan atas lahan untuk proyek dalam tahap penyiapan, dapat mencapai financial close untuk proyek dalam tahap transaksi, dan telah dapat melakukan groundbreaking untuk proyek dalam tahap konstruksi,” ungkap Plt. Deputi Susiwijono, Kamis (16/5/2024).

198 PSN Selesai

Lebih lanjut, Plt. Deputi Susiwijono juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2024 sendiri secara kumulatif telah diselesaikan 198 proyek dengan realisasi investasi sebesar Rp1.614 triliun.

Sejak Januari hingga April 2024, sebanyak 8 proyek telah selesai, dan diperkirakan sebanyak 33 proyek akan diselesaikan dalam kurun waktu hingga akhir tahun 2024 mendatang.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan berbagai PSN tersebut terdapat sejumlah isu-isu strategis yang perlu untuk dibahas penyelesaiannya, mulai dari isu pengadaan lahan dan tata ruang, isu perizinan dan penyiapan, isu kehutanan dan lingkungan, isu pembiayaan, dan isu konstruksi yang membutuhkan dukungan percepatan dan koordinasi antar stakeholders.

“Hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah mengenai tahapan proyek di masing- masing sektor, kemajuan dan progress proyek, komitmen dan realisasi pendanaan proyek, serta proses perizinan,” imbuh Plt. Deputi Susiwijono.

 


Perubahan Daftar PSN

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Kick-off Technical Meeting Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/1/2024). (Dok Kemenko Perekonomian)

Menutup penyampaian sambutan untuk sesi diskusi, Plt. Deputi Susiwijono juga menyampaikan kembali terkait dengan perubahan daftar resmi PSN terbaru melalui Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024 yang meliputi penambahan sebanyak 14 proyek dan 2 program, sehingga total PSN saat ini menjadi 218 proyek dan 15 program.

Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai berbagai isu strategis PSN oleh narasumber yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Deputi Bidang Pengawasan Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya