Mendag Zulkifli Hasan Bertemu Wamen Luar Negeri Jepang, Bahas Apa?

Menteri Perdagangan melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen Urusan Luar Negeri Jepang Komura Masahiro di Arequipa, Peru.

oleh Tira Santia diperbarui 19 Mei 2024, 18:29 WIB
Menteri Perdagangan melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen Urusan Luar Negeri Jepang Komura Masahiro di Arequipa, Peru. (dok: Kemendag)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen Urusan Luar Negeri Jepang Komura Masahiro di Arequipa, Peru.

Pertemuan ini dilaksanakan di sela rangkaian Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 di Arequipa, Peru, 17—18 Mei 2024.

Pertemuan membahas peningkatan kerja sama perdagangan secara bilateral, regional, dan multilateral. Salah satunya, perkembangan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA).

Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, Indonesia mengapresiasi dukungan Jepang dalam penyelesaian perundingan Protokol Perubahan IJEPA. Indonesia mendorong penyelesaian proses legal scrubbing danpenyusunan teks asli protokol dalam bahasa Indonesia dan Jepang.

“Diharapkan Protokol Perubahan IJEPA ditargetkan dapat ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Fumio Kishida sebelum Oktober 2024,” ujar Mendag Zulkifli Hasan, dalam keterangannya Minggu (19/5/2024).

Isu Regional

Selain itu, kedua pihak juga membahas Perkembangan isu regional yaitu ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Mega FTA yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2023 di Indonesia.

“Kami mendorong Jepang mulai membahas implementasi inisiatif proyek kerja sama industri otomotif untuk mobil listrik yang telah disahkan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 50 Tahun ASEAN-Jepang di Tokyo, tahun 2023 lalu. Selain itu, Jepang memberikan dukungan agar Sekretariat RCEP dapat segera beroperasi penuh tahun ini. Kami juga meminta dukungan Jepang agar prosedur aksesi RCEPdapat segera difinalisasi secepatnya," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

 


Minta Dukungan Jepang

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan mengunjungi Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Kota Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, Senin (13 Mei).

Dalam pertemuan itu, Mendag Zulkifli Hasan juga meminta dukungan Jepang terkait aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Ketua Ministerial Council Meeting(MCM) untuk 2024.

“Aksesi Indonesia ke OECD akan berkontribusi terhadap tujuan OECD untuk meningkatkan kerja sama dan kesejahteraan ekonomi global,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan juga mengajak Jepang untuk mendukung prioritas Keketuaan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Peru 2024. Indonesia berpandangan agar Ekonomi APEC terus mendukung sistem perdagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pengembangan integrasi ekonomi kawasan melalui Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP).

“Sebagai Menteri Perdagangan APEC, diskusi mengenai isu digitalisasi pada fasilitasi perdagangan dan inklusivitas perlu terus didorong,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan menyebut, Indonesia berupaya untuk mengimplementasikan mandat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO dan siap berdiskusi untuk memperoleh hasil KTM ke-14 WTO yangkonkret. Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia di antaranya terkait pertanian.

“Sebagai Ketua Kelompok G-33 di WTO, Indonesia berharap Jepang turut ikut menyelesaikan kebuntuan negosiasi pertanian, khususnya penyelesaian isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH)serta penerapan Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan global,” terang Mendag Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan bahwa Indonesia mendorong tercapainya mandat KTM ke-12 dan ke-13 WTO, yakni penyelesaian sengketa dapat berfungsi secara penuh dan diakses oleh seluruh anggota WTO pada 2024.

“Indonesia berpandangan bahwa restorasi sistem penyelesaian sengketa dua tingkat melalui penunjukkan anggota Badan Banding dapat dilakukan secara paralel dengan kelanjutan pembahasan reformasi sistem penyelesaian sengketa,” pungkas Mendag Zulkifli Hasan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya