Liputan6.com, Jakarta - Semangat berantas korupsi terus digaungkan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung (Babel). Kali ini, sebanyak 5 satuan kerja (satker) di wilayahnya, diusulkan menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Dwi Harnanto menuturkan, kelima satker tersebut meliputi Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pangkalpinang, Lapas Tanjungpandan, Lapas Narkotika Pangkalpinang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.
"Pengusulan tersebut berdasarkan telah memenuhinya nilai indikator pengungkit dan hasil oleh para satker. Kemudian usulan diserahkan kepada tim penilai dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham,"ujar Dwi Harnanto, Senin (20/5/2024).
Baca Juga
Advertisement
Dwi Harnanto juga menambahkan, nantinya tim penilai akan melihat keterkaitan antara pembangunan zona integritas (ZI) dengan isu strategis yang dilakukan satker. Tak hanya itu, inovasi unggulan yang dilahirkan oleh satker harus berkaitan dengan penguatan integritas, kinerja dan layanan.
Hal tersebut, tentunnya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto berharap kelima satuan kerja tersebut dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan. Hal ini agar meraih predikat WBK tahun 2024.
Nantinya, TPI juga akan melihat hasil konkrit pembangunan ZI yang dilakukan satker. Antara lain; pembentukan tim ZI, peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan korupsi dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, peningkatkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, penegakan disiplin, serta kolaborasi dengan pihak eksternal juga akan menjadi pertimbangan dalam penilaian.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas. Semua ini dilakukan untuk membumikan semangat anti korupsi," Harun mengakhiri.
