Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap sejumlah capaian pembangunan nasional dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Ini artinya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Mulyanimengatakan, ada tiga aspek yang cukup jadi perhatian dalam 10 tahun terakhir disamping besaran pertumbuhan ekonomi. Yakni, upaya peningkatan infrastruktur, kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.
Advertisement
"Penguatan tiga aspek ini merupakan langkah strategis membangun fondasi perekonomian yang kuat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depan," ucap Sri Mulyani dalam penyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) di Rapat Paripurna, dikutip Selasa (21/5/2024).
Sederet capaian ini, tak terlepas dari penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, diperlukan APBN yang kuat untuk menopang rencana pembangunan ke depan.
Bendahara Negara itu turut merinci, pada sisi infrastruktur, dalam periode 2015-2023, Jalan tol yang beroperasi meningkat sebesar 1.938 Km, sementara panjang jalan non-tol nasional meningkat 4.547 km. Pada periode yang sama, Pemerintah juga telah membangun 37 bendungan baru, sehingga kapasitas irigasi meningkat signifikan.
"Selain itu untuk mendukung ketahanan energi, Pemerintah juga meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional meningkat 36 gigawatt dalam periode 2015-2023," ucap diam
Dari sisi penguatan kualitas SDM, dalam 10 tahun terakhir, jumlah sekolah baru meningkat masing-masing sekitar 1,500 SD, 4,600 SMP, dan 3,600 SMA/SMK, sehingga mampu meningkatkan angka partisipasi kasar di seluruh jenjang pendidikan.
"Selain itu, beasiswa LPDP juga diberikan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk menempuh pendidikan di berbagai universitas terbaik, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah penerima beasiswa LPDP telah mencapai 45.496 orang," bebernya.
Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Selanjutnya, di sektor kesehatan, Pemerintah telah mampu penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023 dan akan diakselerasi untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan turun signifikan dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi single digit 9,36 persen di tahun 2023. Sementara itu, kemiskinan ekstrem juga turun tajam dari 6,18 persen di tahun 2014 menjadi 1,12 persen di tahun 2023.
"Tingkat pengangguran nasional juga terus menurun. Per Februari 2024, tingkat pengangguran tercatat di level 4,82 persen, turun signifikan dari 5,7 persen (Februari 2014), dan sudah di bawah level pra-pandemi," pungkasnya.
Advertisement
Butuh Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti keberlangsungan kebijakan yang tepat untuk mengejar target visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya dari besaran kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia mengatakan, selama ini Indonesia sudah tumbuh positif dan konsisten di angka 5 persen. Namun, membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8 persen untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5 persen di tengah berbagai guncangan dunia, perlu diakselerasi menjadi 6-8 persen per tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," kata Sri Mulyani dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Dia menjelaskan, dalam satu dekade terakhir banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk ketahanan kas negara sebagai penopangnya. Maka, diperlukan perumusan kebijakan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global kedepannya.
Salah satunya dengan merumuskan KEM PPKF yang mampu adaptif dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anggaran nasional.
"Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu ditangani dan diselesaikan. Cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa," ujar dia.
Ambisi Pertumbuhan Ekonomi
Bendahara Negara itu menyebut, dengan ambisi pertumbuhan ekonomi 6-8 persen, mensyaratkan keberlanjutan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas. Tak lupa juga pada aspek tranformasi ekonomi yang telah konsisten dilakukan dalam 10 tahun terakhir.
"Kesinambungan dan sekaligus perbaikan kebijakan menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat 'business as usual'," ucapnya.
"Transformasi ekonomi dengan mendorong peningkatan investasi produktif yang menciptakan nilai tambah tinggi sangat diperlukan. KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas) serta harus berkelanjutan," sambung Menkeu Sri Mulyani.
Advertisement
