Liputan6.com, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Reynhard Silitonga, memberikan penghargaan kepada jajarannya yang telah melaksanakan prinsip reformasi birokrasi berbasis anti korupsi.
Reynhard mengatakan, penghargaan tersebut untuk menilai para satuan kerja (satker) terkait komitmen dan dedikasi dalam memastikan kesiapan menuju predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Baca Juga
Advertisement
Penghargaan tersebut kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bangka Belitung (Babel), Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah aktif menjaga maruah instansi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).
“Tim Penilai Internal juga perlu melihat kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung implementasinya, inovasi-inovasi berdampak kepada masyarakat yang telah dilakukan satuan kerja, hasil survey satuan kerja, serta capaian kinerja dari satuan kerja,” sebutnya.
Reynhard menyebut, jika Tim Penilai Internal juga akan melihat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan komitmen terkait pembangunan ZI.
Dikatakannya, jika pada tahun 2023 silam terdapat 241 satker Kemenkumham yang memperoleh predikat WBK-WBBM. Dengan rincian, 220 WBK dan 21 WBBM. Sementara pada tahun 2024, Kememkuham telah menyaring 306 satker untuk diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) menuju WBK-WBBM.
“Dukungan penuh dari seluruh jajaran kementerian serta semangat reformasi birokrasi yang terus menguat, menjadi modal utama untuk mencapai target-target yang lebih menantang di tahun mendatang,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia menuturkan nantinya akan ada 10 tim yang akan melakukan evaluasi panel.
Penilaian yang dilakukan oleh TPI berdasakan objektivitas, dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait laporan yang tertera di dokumen. Hal itu guna untuk memastikan langsung penerapan yang dilakukan oleh para satker.
“Dalam membangun ZI, satker dapat fokus pada 3 hal yang berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengucapkan, terima kasih kepada jajarannya atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama ini.
Harun sulianto juga menjelaskan, jika penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
"Semoga penghargaan ini jadi penyemangat bagi seluruh jajaran kemenkumham Babel, untuk terus bangun zona integritas dan peningkatan pelayanan publik," pungkasnya.
