Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan agar proses relokasi rumah warga yang rusak akibat banjir lahar dingin di Sumatera Barat (Sumbar) segera dimulai. Menurut dia, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk relokasi rumah warga yang rusak akibat banjir.
"Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penataan lokasi. Kalau sudah pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai karena barangnya yang untuk pembangunan ini sudah siap," kata Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (21/5/2024).
Advertisement
Dia mengatakan dari 625 rumah warga yang rusak, sebanyak 100 kartu keluarga (KK) sudah setuju untuk direlokasi. Jokowi menuturkan rumah warga yang rusak tidak mungkin dibangun di lokasi yang menjadi titik bencana.
Pasalnya, rumah-rumah warga tersebut berada di zona rawan bencana. Sehingga, kata Jokowi, sangat berbahaya apabila rumah tersebut dibangun di lokasi yang sama.
"Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat yang memang di jalur yang berbahaya tidak mungkin dia kita biarkan mereka, penduduk kita biarkan membangun di tempat itu lagi. Sangat berbahaya sehingga harus direlokasi," jelasnya
"Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi. Sisanya masih dalam proses," sambung Jokowi.Sebelumnya, sebanyak 67 orang dinyatakan meninggal dunia dalam bencana banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat pada Sabtu (11/5/2024) malam. Selain korban meninggal, 20 orang lainnya masih hilang dan dalam proses pencarian.
Data Korban
Data tersebut tercatat hingga Kamis (16/5/2024). Dari 67 korban meninggal, 3 korban di RS Sijunjung belum teridentifikasi.
"Untuk warga terdampak ada 989 KK,dan 40 orang mengalami luka-luka," kata Kepala BNPB, Suharyanto, Jumat (17/5/2024).
Ia menyebut, pencarian sudah berjalan lima hari sejak kejadian banjir lahar dingin, pihaknya mulai melakukan dialog dengan keluarga korban yang masih hilang.
"Korban hilang sebanyak 20 orang ini sudah diikhlaskan atau belum oleh keluarga, kalau sudah, kita bisa hentikan pencarian dan evakuasi tapi kalau minta tetap dicari kita harus masih cari," ujarnya.
Advertisement
Anggaran Pencairan
Ia menyebut negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari, setelah itu ditanggung BNPB, sehingga ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir.
Di samping itu, ia meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam mengatur pendistribusian bantuan permakanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat, mengingat proses penanganan tanggap darurat hingga masa transisi diperkirakan masih berlangsung beberapa hari ke depan.
"Sembako melimpah, tolong dilihat kebutuhan yang lain seperti kebutuhan wanita, anak-anak, dan alat kebersihan, harus diadakan kalau kekurangan harus segera laporkan ke BNPB," ia menambahkan.
