Liputan6.com, Malang - Ratusan mahasiswa dari Cipayung Plus berunjukrasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa, 21 Mei 2024 sore. Mereka menuntut penuntasan agenda reformasi 98 yang gagal dijalankan pemerintahan hari ini.
Mahasiswa membawa banner dan poster berisi berbagai tulisan kritik seperti "Reformasi dibegal Jokowi", "Reformasi Dikorupsi" sampai "Tolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". Aksi mahasiswa ini bagian dari peringatan 26 tahun reformasi.
Advertisement
Satu per satu perwakilan organisasi ekstra kampus bergiliran berorasi. Mereka juga membakar tumpukan ban bekas di depan Gedung DPRD Kota Malang. Aparat keamanan hanya siap siaga selama aksi unjukrasa tersebut.
"Kami turun untuk mengoreksi agenda reformasi 98 yang tak dijalankan karena dikhianati oleh Jokowi," kata salah seorang orator aksi.
Koordinator lapangan aksi Cipayung Plus, Yohanes Bhoka Pega, mengatakan momentum untuk kembali menyuarakan amanat refornasi 98. Seperti praktik KKN yang kembali menggejala dan terancamnya kebebasan berpendapat.
"Isu masyarakat adat yang semakin terpinggirkan serta komersialisasi pendidikan," ujar Yohanes.
Dia mengatakan, Cipayung Plus [Malang] Raya menuntut penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menolak RUU Penyiaran, pengesahan UU Perampasan Aset, sampai penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.
"Termasuk menegakan supremasi hukum karena negara ini negara hukum," kata Yohanes.
Gedung Dewan Nihil Wakil Rakyat
Massa mahasiswa yang tak puas berorasi kemudian ingin masuk ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Upaya mereka masuk terhalang lantaran pagar gedung wakil rakyat itu ditutup rapat. Sempat terjadi aksi dorong dengan petugas keamanan.
Seteleh berkomunikasi dengan perwakilan aparat keamanan, massa mahasiswa diizinkan masuk ke pelataran gedung dewan. Namun keinginan massa aksi untuk menyuarakan aspirasinya lewat anggota dewan gagal.
Sebab tak ada satu pun anggota dewan yang ada di kantor. Sudah beberapa hari ini para legislator sedang berkunjung ke luar daerah. Meski begitu, mereka tetap membacakan tuntutan aksi tersebut. Sekaligus mengkritik kerja anggota DPRD Kota Malang.
"Kami dengan ini menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan legislatif," ujar Yohanes Korlap Aksi itu.
Advertisement
