Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
Salah satunya dengan mendalami urgensi panggilan pemeriksaan terhadap para pendiri Sriwijaya Air, perihal tersangka Hendry Lie.
Advertisement
"Tergantunglah urgensinya. Kan kita bicara soal kasus timah, ya kita skupnya di situ," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).
Kuntadi mengakui, pihaknya sangat berhati-hati dalam menelusuri alat bukti di kasus korupsi komoditas timah. Sebab, dalam kasus ini badan hukum antara perusahaan terlibat rasuah, misalnya PT TIN dengan Sriwijaya Air, disebutnya berbeda.
Sehingga dengan begitu, untuk direksi atau bahkan keluarga Hendry Lie tidak serta merta dimintai keterangan, meski tersangka merupakan bagian dari pendiri Sriwijaya Air.
"Ya tergantung alat buktinya. Apakah karena kalian dekat berarti kalian sama? Ya beda, tergantung alat buktinya, karena badan hukumnya berbeda. Ketika badan hukumnya berbeda, berarti perlakuannya harus berbeda," jelas dia.
Namun begitu, kata Kuntadi, tidak menutup kemungkinan juga adanya keterlibatan Sriwijaya Air dengan perusahaan terlibat korupsi timah. Keseluruhannya perlu dicermati lebih lanjut.
"Belum tentu (tidak terlibat). Kita nggak berani mengatakan tidak ada, atau ada, ini kan masih dinamis. Ya sejauh ini belum, karena kita belum mencermati," Kuntadi menandaskan.
6 Tersangka TPPU Kasus Korupsi Timah
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menetapkan enam tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
"Sudah ada (tersangka TPPU)," tutur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).
Para tersangka TPPU merupakan tersangka pidana pokok korupsi komoditas timah. Mereka adalah Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS; Helena Lim (HLN) selaku manajer PT QSE; Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT; Suwito Gunawan (SG) alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN; serta Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT.
"Timah masih proses nih. Percepatan pemberkasan lah," jelas dia.
Adapun soal hitungan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi timah sejauh ini masih dalam perhitungan bersama pihak terkait. Sejauh ini, kerugian perekonomian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp271 triliun.
"Di situ kan nanti perdebatannya antara real lost dengan potential lost, dampak kerugian yang real atau masih potensi. Mudah-mudahan ini bisa terpecahkan dengan proses penyidikan yang nanti akan terbuka di persidangan. Nanti akan terlihat tuh riil atau potensial," katanya.
"Sementara ini lingkungan hidup berapa, itu. Nah ini nanti yang akan kita dudukkan dengan ahli lain. Dan kita pelajari hasil penyidikan anak-anak, baru kita bisa pastikan berapa yang riil, bukan potensial," Febrie menandaskan.
Advertisement
