Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar saat ini sudah mulai rebutan jatah menteri untuk pemerintahan selanjutnya. Megawati menyebut, banyak tarik-menarik kepentingan yang terjadi.
"Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar, nih, sekarang ini sudah mulai pada rebutan, deh," kata Megawati di Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Advertisement
Presiden Kelima RI itu mengatakan, dirinya pernah membentuk kabinet dengan ramping yang diisi tokoh profesional. Dia mengklaim dengan kabinetnya bisa mengatasi krisis kala itu.
"Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional," ucapnya.
"Terbukti, krisis dapat di atasi, dan seluruh utang terutama dengan IMF (International Monetary Fund) dapat dilunasi," jelas Megawati.
Megawati lalu melempar pertanyaan kepada peserta rakeenas untuk memikirkan bagaimana membayar utang negara. Menurutnya, cara mengatasi ini perlu dipikirkan.
"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja tidur, loh. Kayak apa kalau terjadi gimana?" kata Megawati.
Megawati Singgung Kerusakan Demokrasi dalam Pidato Politik Rakernas V PDIP
Sebelumnya, Megawati menyinggung soal kerusakan demokrasi pada Pemilu 2024 dalam Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
"Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri," kata Mega.
Hal ini, lanjut Mega, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.
"Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka," ucapnya
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
