Kerap Dipakai Membuat Hoaks, Pemerintah Perlu Perketat Regulasi AI

Liputan6.com, Jakarta - Di era digitalisasi saat ini, kemajuan teknologi semakin memudahkan berbagai pekerjaan manusia. Salah satu produk yang sedang gencar digunakan dan masih akan terus dikembangkan adalah teknologi kecerdasaan buatan atau artificial intelligence (AI).

Namun di sisi lain, teknologi AI juga mengancam ekosistem informasi yang sehat, karena tak sedikit pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menyalahgunakannya untuk membuat dan menyebarkan hoaks, salah satunya terkait bencana.

Hal ini disampaikan AI Researcher sekaligus Machine Learning Engineer, Gregorius Nathanael dalam acara Virtual Class Liputan6.com yang bertajuk "Tumpas Hoaks Seputar Bencana, Yuk Jadi Generasi Siaga" yang digelar Jumat (24/5/2024).

"Banyak yang menggunakan AI itu untuk niat-niat yang tidak baik. Jadi, regulasi itu sangat diperlukan. Khususnya untuk mengontrol informasi seperti apa yang kira-kira ini masih bisa disebarkan, ataupun regulasi untuk cara mendeteksinya, cara melaporkannya," ujar Nathan.

Saat ini, Nathan menilai bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait penggunaan teknologi AI masih belum mumpuni. Adapun di Indonesia, regulasi penggunaan teknologi AI baru disusun secara khusus dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika AI.

"Apa yang ter-cover di situ juga masih belum meng-cover semua jenis loophole yang ada di situ. Jadi tugasnya adalah bagaimana caranya dari pemerintah ataupun dari kita semua untuk menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam membuat AI untuk membuat konten-konten hoaks," tutur Nathan.

Mengingat adanya penyalahgunaan AI untuk membuat dan menyebarkan hoaks, Nathan mengharapkan agar pemerintah dapat meningkatkan regulasi teknologi AI dengan berfokus pada sistem pendeteksiannya.

Di sisi lain, sistem tersebut diharapkan juga dapat memfasilitasi pihak-pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan atau decision maker dalam memonitor konten-konten hoaks.

"Jadi, peran pemerintah kesatu dari segi regulasi, kedua dari segi sistem, dan mungkin ketiga dari segi penggerakan peran-peran yang dapat membantu dalam melakukan fact-checking atau decision making dari hasil deteksi AI," katanya.