Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai, proses dan sistem hukum yang terjadi saat ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah yang berat untuk bangsa ke depan.
Sebab, Megawati Soekarnoputri melihat sederet peristiwa hukum yang terjadi di Tanah Air terjadi fenomena baru yaitu hukum vs hukum.
Advertisement
"Jadi kalau sikap politik partai, ke depan tidaklah ringan dan juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan," ujar Megawati saat berpidato di penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu, (26/5/2024).
"Karena menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum vs hukum," sambung dia.
Megawati lalu menjelaskan, hukum vs hukum atau hukum lawan hukum adalah hukum yang mengandung kebenaran berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi.
Dia pun mencontohkan, hukum Indonesia dimanipulasi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang mengubah syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Kemudian, lanjut Megawati, apa yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu yang tak menegakan hukum seusai aturan.
"Ini, padahal hukum dan hukum, ini kejadian di MK, di KPK, terus di KPU. Heran saya KPU, kok enggak ngerti saya, kok bisa nurut, padahal Komisi Pemilihan Umum. Padahal harusnya dia pasti Luber, pasti Jurdil, jadi apa netral, eh enggak, pusing dah," keluh Megawati.
"Bawaslu, mana saya dengar semprit? tidak ada! Kan mestinya semprit tuh keras banget kan, prit, prat, prit, apalagi yang kemarin (Pilpres 2024), mestinya prat, prit, enggak ada. Sepi, sunyi, sendiri," sambung putri Proklamator RI Bung Karno ini.
Singgung Kasus Hukum Lain
Megawati juga menyinggung kasus hukum lain yang dinilai tidak menciptakan rasa keadilan bagi rakyat. Yakni, kasus yang menimpa aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
Menurut dia, Daniel yang menyerukan soal kerusakan lingkungan di pulau tersebut, justru dihukum penjara karena dinilai menyeberkan kebohongan.
"Saya bilang, ini apa benar sih, seperti yang saya bilang tadi, hukum vs hukum. Dianya yang benar-benar aktivis lingkungan, katanya dibilang dia bohong. Loh kan gampang, itu yang tadi saya bilang, pembuktian itu kan juga sering dipalsukan, akhirnya toh ya bebas," heran Megawati.
"Saya bilang ke para penegak hukum, bebaskan dia, gimana sih, kaya apa nanti yang namamya pecinta lingkungan segala, justru versus yang merusak umpamanya mereka merusak hutan, malah yang ditangkep yang membela," dia menandasi.
Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional atau Rakernas V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Rakernas V PDIP) ditutup dengan pidato dari Ketua Umum (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Advertisement
Megawati soal Sikap Politik PDIP di Pemerintahan 2024-2029: Enak Aja, Gue Mainin Dulu Dong
Melalui pernyataan pamungkasnya, Megawati menyinggung soal sikap politik partainya di pemerintahan 2024-2029 yang menurut dia harus diperhitungkan secara matang-matang.
"Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Loh enak aja. Kalau menit ini saya ngomong hehe, kan harus dihitung secara politik loh," ujar Megawati saat berpidato penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu, (26/5/2024).
Megawati kemudian menyindir awak media yang sangat menanti hal tersebut. Namun sayang, sampai berakhirnya pidato, Megawati tidak menyatakan secara gamblang hal terkait.
"Ini pasti wartawan yang ditunggu iki, sikap dari rakernas. Aku bilang, enak aja, gue mainin dulu dong. Setuju enggak?," tanya Megawati kepada para kadernya.
"Setuju," jawab para kader.
"Sip!," Megawati memungkasi.
Kata Sekjen PDIP
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan soal sikap politik PDIP dalam pemerintahan ke depan, pihaknya akan meminta masukan terlebih dahulu suara arus bawah. Dia juga menegaskan, sikap itu akan disampaikan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP digelar.
Menurut Hasto, pihaknya akan melibatkan jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk ditugaskan menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
"Sikap politik terhadap pemerintahan yang akan datang. Di dalam pembahasan rapat pendahuluan termasuk melibatkan DPC dan DPD partai dalam rangka Rakernas ke lima PDI Perjuangan memberikan kesempatan bagi DPC dan DPD untuk menangkap suara arus bawah," kata Hasto pada wartawan, dikutip Kamis 24 Mei 2024.
Hasto menegaskan, jika suara arus bawah sangat penting bagi PDIP. Menurutnya, mereka nanti yang memegang peran penting dalam Rakernas ke-V PDIP.
"Suara anak ranting, ranting, PAC dan DPC partai mereka lah yang nanti dalam Rapat Kerja Nasional ini memilki kedaulatan penuh untuk menyampaikan aspirasi," ungkapnya.
Hasto juga mengatakan, sikap politik partai akan melihat juga berbagai probelimatika yang dialami bangsa Indonesia. Namun ia kembali menegaskan, sikap politik partainya akan disampaikan menunggu dulu Rakernas ke-V digelar.
"Rakernas belum dijalankan sehingga sikap politiknya tentu saja sebagai proses demokrasi harus menunggu pada saat rakernas itu berjalan," pungkas Megawati.
Advertisement
