Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi dan platform baru untuk pelayanan publik. Jokowi mengatakan, saat ini kementerian/lembaga sudah memiliki 27.000 aplikasi, namun berjalan sendiri-sendiri.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).
Advertisement
"Kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," kata Jokowi saat menyampaikan pidato.
Menurut dia, banyaknya aplikasi ini tak mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Jokowi menilai ribuan aplikasi ini justru membuat digitalisasi pelayanan publik menjadi tak terintegrasi dan tumpang tindih.
"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," jelasnya.
Untuk itu, Jokowi menyampaikan pemerintah meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional yang diberi nama INA Digital. Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
"Dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia tadi sudah disampaikan (Kementerian) PAN-RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita. Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita," tutur Jokowi.
"Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa-apa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu," sambung Jokowi.
Peluncuran GovTech Indonesia di Istana
Sebelumnya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia akan digelar pada 27 Mei 2024 di Istana Negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan berbagai persiapan telah dimatangkan, termasuk koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga terkait percepatan Layanan Digital Prioritas Terpadu.
"Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech," ujar Anas, di Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Anas mengatakan semangat keterpaduan harus menjadi cara-cara baru yang meninggalkan budaya satu inovasi satu aplikasi, yang mengakibatkan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan. Banyaknya aplikasi ini pada akhirnya menjadi sulit diinteroperabilitaskan untuk menjadi lebih sederhana dan berguna dalam melayani masyarakat.
"GovTech yang akan diluncurkan oleh Presiden bukan aplikasi atau platform, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan karena selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi," jelas Anas.
SPBE Summit merupakan momentum dalam mendorong perkembangan layanan digital pemerintah berbasis pada kebutuhan masyarakat atau citizen centric.
Acara ini juga akan menjadi ukiran sejarah baru karena pemerintah akan meluncurkan Govtech sebagai penyedia solusi keterpaduan layanan digital pemerintah, mulai dari infrastruktur, portal nasional, hingga layanan digital publik prioritas.
Advertisement
