Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024, BKKBN Konsolidasi di Makassar

Liputan6.com, Jakarta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya untuk menekan angka stunting yang ada Tanah Air. Salah satunya adalah dengan menggelar Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 pada Juni mendatang. 

Setalah menggelar konsolidasi di Regional I yang mencakup wilayah Sumatera serta Regional II yang mencakup wilayah Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, BKKBN kemudian menggelar temu regional konsolidasi intervensi serentak pencegahan stunting di Regional III yang mencakuo wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kota Makassar, pada Senin (27/5/2024).

"Regional I itu di Batam wilayah Sumatera, Regional II itu di Surabaya itu wilayah Jawa, Bali, NTT, NTB dan Kalimantan dan yang terakhir Regional III wilayah Sulawesi Maluku dan Papua," kata Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto, Senin (27/5/2024). 

Tavip menjelaskan bahwa Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 ini memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah memastikan penurunan stunting di Tanah Air mencapai target yaitu 14 persen. 

"Yang pertama itu akselerasi jangka pendek, karena janjinya di bulan Oktober itu adalah 14 persen, padahal berdasarkan data SKI itu 21,5 persen, berarti untuk mampu menuju ke sana itu kan kita harus menurunkan 7,5 persen per tahun," sebutnya. 

Sementara tujuan yang kedua adalah mengakurasi angka stunting di Tanah Air yang sebelumnya diukur berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI). Pengukuran ulang itu perlu dilakukan lantaran sejumlah kepala daerah protes karena adanya perbedaan data antara data Elektronik Pencatatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan SKI. 

"Yang kedua adalah pengukuran ulang karena sejumlah kepala daerah protes karena adanya perbedaan data antara EPPGBM dan SKI. Solusinya yang dianggap jalan tengah adalah melakukan pengukuran ulang," jelasnya. 

Pertemuan ini, lanjut Tavip, juga dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang akan digelar Juni mendatang. Tavip menyebut setiap daerah harus mempersiapkan tiga hal. 

"Pertama yaitu mengecek di Posyandu itu ada alat ukur atau antorpometrinya sudah tersedia atau belum. Kedua, melatih kadernya agar diakui, Karena kalau kadernya tidak terlatih dan ngukurnya salah, nanti tidak diakui hasilnya. Ketiga, memastikan cakupan kehadiran di puskesmas agar bisa dipakai itu harus di atas 90 persen, kalau di bawah 90 persen agar bisa diakui," Tavip merinci.