Liputan6.com, Jakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan penyediaan kuota BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) masih akan besar di tahun depan, yakni pada rentang 31,33-33,23 juta kiloliter (kl).
Pengajuan subsidi Pertalite itu tertera dalam Surat Kepala BPH Migas kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor T-109/MG.01/BPH/2024 tanggal 6 Februari 2024.
Advertisement
Tak hanya untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) semisal Pertalite, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, surat itu juga memperkirakan volume ketersediaan jenis BBM tertentu (JBT) yakni Solar dan minyak tanah (kerosene) pada 2025.
"Terkait proyeksi volume JBT dan JBKP untuk 2025, BPH Migas telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Februari 2024, terkait penyampaian parameter perhitungan subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg serta kompensasi BBM untuk penyusunan outlook tahun anggaran 2024," jelasnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (27/5/2024).
"Sesuai yang tercantum dalam surat tersebut, proyeksi rentang volume JBT dan JBKP tahun 2025 adalah, untuk minyak solar sebesar 18,33-19,44 juta kl, minyak tanah 0,514-0,546 juta kl, Pertalite sebesar 31,33-33,23 juta kl," papar Erika.
Berkaca pada penyaluran di 2023, Erika melihat konsumsi BBM terus meningkat selepas pandemi Covid-19. Sebagai contoh, realisasi JBT Solar per 2023 yang melampaui 100 persen dari kuota ditetapkan.
"Peningkatan konsumsi BBM menyebabkan realisasi JBT pada 2023 melebihi kuota. JBT Solar 17,57 juta kl, 103,34 persen dari total kuota 17 juta kl," ungkap dia.
Kendati begitu, realisasi penyaluran JBT minyak tanah dan Pertalite masih berada di bawah kuota. Dengan rincian, minyak tanah sebesar 0,493 juta kl (98,58 persen) dari kuota 0,5 juta, dan BBM Pertalite sebesar 30,03 juta kl (92,24 persen) dari kuota 32,56 juta kl.
"Overkuota penyaluran JBT pada 2023 disebabkan pada saat perencanaan kuota, kita mengasumsikan akan terbit revisi Perpres 191 Tahun 2014 pada tahun 2023. Namun sampai saat ini revisi tersebut masih dalam pembahasan," tutur Erika.
Pertamina Terima Dana Kompensasi Penyaluran BBM Subsidi Rp 43,52 Triliun
Selain PT PLN (Persero), pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah membayarkan dana kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Dana kompensasi dari pemerintah ke Pertamina ini untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) selama 2023.
Dana kompensasi ini diberikan untuk menutupi kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite selama tahun 2023.
Total dana kompensasi yang diterima Pertamina mencapai Rp 43,52 triliun (termasuk pajak) atau Rp 39,20 triliun (tidak termasuk pajak).
Dana ini akan digunakan untuk menjaga kelancaran layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung modal kerja, dan memperbaiki rasio keuangan perusahaan.
Besaran nilai kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite tersebut nilainya telah direviu oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menuntaskan pembayaran kompensasi BBM 2023.
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada Perseroan dengan mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada Triwulan IV 2023," terang Nicke dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5/2024).
"Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi serta mendukung working capital dan juga memperbaiki rasio-rasio keuangan perusahaan," ujarnya.
Nicke juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh pemerintah kepada Pertamina dalam menjaga keberlangsungan pendistribusian BBM, termasuk menjalankan program BBM Satu Harga.
Pertamina mengapresiasi pemerintah yang terus melindungi daya beli masyarakat dengan menyediakan BBM Bersubsidi, yaitu JBT Solar dan JBKP Pertalite.
Advertisement
Penggunaan BBM secara Bijak
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi BBM bersubsidi secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat kepada Pemerintah.
Di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu dan tekanan terhadap mata uang rupiah seperti saat ini, maka diperlukan penggunaan BBM secara bijak dan penyaluran BBM yang tepat sasaran sehingga akan membantu Pemerintah dalam mengelola devisa dan anggaran negara.
Pertamina, lanjut Nicke, juga akan terus berupaya agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang berhak.
Upaya-upaya tersebut antara lain, pertama, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.
Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina.
Melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter Solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM PSO kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.
Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga Triwulan I 2024, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 281 juta atau sekitar Rp 4,4 trilliun.
Digitalisasi SPBU
Kedua, program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU.
Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Dan hasilnya, hingga saat ini 82% SPBU telah terkoneksi secara nasional.
Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi.
Ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.
Keempat, Pertamina mendorong masyarakat ikut dalam Program Subsidi Tepat secara daring guna mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas JBT Solar dan JBKP Pertalite.
Selama tahun 2023 Pertamina berhasil melakukan pengendalian penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan Pemerintah.
Realisasi penyaluran selama 2023 untuk JBT Minyak Solar sebesar 17,4 Juta kiloliter (KL) dan JBKP Pertalite adalah 30,0 Juta KL.
Advertisement
