Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengucurkan dana sebesar Rp 55,5 triliun dari kas negara untuk bantuan sosial (bansos) hingga April 2024 ini. Paling banyak digelontorkan oleh Kementerian Sosial.
Menkeu mencatat, realisasi bansos ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 lalu. Terjadi penurunan 2,9 persen dari Rp 57,1 triliun tahun lalu.
Advertisement
"Untuk belanja bansos sampai dengan April Rp 55,5 triliun, kalau dilihat dari tahun 2023 sebetulnya malah justru mengalami penurunan 2,9 persen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).
Berdasarkan pos pelaksanaan bansos, Kementerian Sosial menjadi yang paling besar dengan penyaluran Rp 27,7 triliun. Ini diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta sasaran penerima. Serta, Kartu Sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kemenkes Rp 15,4 triliun, ini besar karena untuk meng-cover PBI dari Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 peserta yang tidak mampu," ujar dia.
Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat penyaluran Rp 10,7 triliun. Ini diberikan untuk peserta Kartu Indonesia Pintar sebanyak 7,9 juta siswa dan untuk mahasiswa KIP Kuliah 735 ribu mahasiswa.
Lalu, Kementerian Agama sebesar Rp 1,6 triliun untuk bantuan pelajar yang tidak mampu sebanyak 1,5 juta siswa. Serta, KIP Kuliah bagi 42.900 mahasiswa.
"Untuk BNPB 64,6 miliar untuk tanggap darurat bencana," pungkasnya.
APBN Masih Surplus hingga April 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan keseimbangan primer hingga April 2024. Dalam catatannya, APBN 2024 masih dalam posisi surplus dengan rincian Rp 75,7 triliun atau 0,33 persen.
"Kinerja APBN 2024 april terlihat bahwa APBN dan keseimbangan primer masih dalam posisi surplus," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Sri Mulyani menjelaskan kondisi surplus ditopang oleh pendapatan negara Rp924,9 triliun atau 33 persen dari target APBN dan belanja negara Rp849,2 triliun atau 25,5 persen dari pagu anggaran.
Meski begitu pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen (yoy).
Bendahara negara itu menuturkan menurunnya pendapatan negara pada April 2024, karena tahun lalu pemerintah masih mendapatkan windfall harga dari berbagai komoditas.
"Namun kalau dilihat dari tingkat pendapatan negara yang kita kumpulkan terjadi penurunan dibanding tahun lalu, teman-teman rasakan masih ingat memang kita mendapatkan windfall dari banyak komoditas yang meningkat jadi ada 7,6 persen penurunan (yoy) dari pendapatan negara pada akhir April," jelas dia.
Advertisement
Belanja Pemerintah Pusat
Kemudian di sisi lain, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga April 2024 mencapai Rp591,7 triliun atau 24 persen dari pagu anggaran, tumbuh 13,2 persen (yoy).
"Pertumbuhan realisasi BPP utama ta dipengaruhi oleh pembayaran THR dan akan ternormalisasi pada kuartal II," terangnya.
Realisasi BPP sebesar Rp591,7 triliun terbagi menjadi dua, antara lain belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp304,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu dan belanja non K/L Rp287,6 triliun atau 20,9 persen dari pagu.
"Belanja K/L dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan pemilu," imbuhnya.
"Belanja non K/L dipengaruhi oleh realisasi energi dan pembayaran manfaat pensiun," sambungnya.
Reporter: Ayu
Sumber: Merdeka.com
