Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal kritikan yang disampaikan Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk pemerintah dalam Rakernas PDIP, beberapa hari lalu.
Jokowi menilai hal-hal yang disampaikan dalam Rakernas V PDIP ditujukan untuk internal partai.
Advertisement
"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari," kata Jokowi kepada wartawan di Istora Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Senin (27/5/2024).
Seperti diketahui, Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Adapun Rakernas kali ini mengusung tema "Satyameva Jayate: Kebenaran Pasti Menang" dan subtema "Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran".
Dalam pidatonya saat Rakernas, Megawati Soekarnoputri mengungkit bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang pernah ia dirikan. Sayangnya, Presiden kelima RI ini menilai fungsi MK kini tidak digunakan dengan baik karena intervensi kekuasaan.
"MK itu ya saya yang mendirikan loh, coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik, waktu saya presiden banyak loh, nanti kalau saya beberin semua nanti ada yang bilang ibu Mega sombong banget enggak," kata Megawati di rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat , 24 Mei 2024.
Soal Pendirian Mahkamah Konstitusi
Saat hendak membentuk MK, Megawati sampai meminta dicarikan lokasi yang tidak sembarangan agar lembaga itu berwibawa. Selain itu, ia ingin karakter seluruh hakim konstitusi benar-benar negarawan.
"Sampai waktu saya mendirikan saya sangat ingat saya minta dicarikan tempatnya, tahu-tahu di daerah mana, saya bilang enggak ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan," ungkap Mega.
Akhirnya, MK didirikan di lokasi ring satu atau tempat penting pusat pemerintahan. Untuk itu, MK mestinya benar-benar dijaga dengan baik.
"Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang harus dijaga artinya supaya dia berwibawa enggak gampang-gampang," tegas Mega.
Lantas, Megawati bertanya kepada para peserta rakernas siapa pihak yang salah karena membuat kondisi MK saat ini.
"Ini yang salah siapa hayo hayo?" tanya Megawati.
Sontak, terdengar sejumlah kader meneriakkan nama Jokowi.
Advertisement
Terjadi Penyalgunaan Kekuasaan
Selain itu, Megawati menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
"Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri," kata Mega.
Hal ini, lanjut Mega, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.
"Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka," ucap dia.
