Liputan6.com, Ouagadougou - Junta militer Burkina Faso mengumumkan akan memperpanjang kekuasaannya selama lima tahun lagi.
Penguasa negara tersebut, Kapten Ibrahim Traore, juga akan dapat ikut serta dalam pemilihan presiden berikutnya. Demikian dilaporkan stasiun penyiaran milik negara tersebut seperti dilansir BBC, Selasa (28/5/2024).
Advertisement
Ketika dia merebut kekuasaan melalui kudeta hampir dua tahun lalu, Kapten Traore berjanji memulihkan pemerintahan sipil pada 1 Juli 2024.
Perpanjangan kekuasaan junta militer Burkina Faso ini diumumkan pada hari Sabtu (25/5), setelah pertemuan level nasional di ibu kota negara, Ouagadougou.
Burkina Faso diperintah oleh militer sejak Januari 2022, ketika Letkol Paul-Henri Damiba merebut kekuasaan dari Presiden Roch Kabore.
Kolonel Damiba membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan pemerintah sebelumnya telah gagal menangani meningkatnya kekerasan militan ekstremis.
Pelanggaran HAM
Sejak tahun 2015, kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan kelompok ISIS melancarkan pemberontakan besar-besaran yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi.
Kapten Traore berjanji memperbaiki situasi keamanan yang buruk di negara itu dalam waktu "dua hingga tiga bulan" dan memulihkan pemerintahan sipil dalam waktu 21 bulan.
Namun, sejak janji tersebut dikeluarkan, Kapten Traore telah memperingatkan bahwa pemilu bukanlah sebuah prioritas sampai wilayah direbut kembali dari pemberontak, sehingga seluruh warga negara dapat memilih.
Kelompok internasional dan hak asasi manusia, termasuk Uni Eropa dan PBB, menuduh Burkina Faso melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam perjuangannya melawan pemberontak, termasuk pembunuhan tanpa pandang bulu dan penghilangan paksa puluhan warga sipil.
Advertisement
