Menhub Minta Swasta Sediakan Kendaraan Listrik di IKN

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hendak membangun IKN Nusantara sebagai pionir kota dengan sistem transportasi cerdas.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 28 Mei 2024, 20:45 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi menjajal mobil listrik buatan dalam negeri akan digunakan di dua bandara Internasional dan gelaran acara G20 (dok: Kemenhub)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hendak membangun IKN Nusantara sebagai pionir kota dengan sistem transportasi cerdas. Khususnya yang terkait dengan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

"Kita ingin menjadikan IKN sebagai contoh satu kota dengan konsep EV yang baik, maka semua kota di Indonesia harus berlomba-lomba melakukan improvement prasarana sistem dan sarana yang ada di daerah," ujarnya dalam The 19th Intelligent Transport System (ITS) Asia Pacific Forum 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa (28/5/2024).

Pengadaan kendaraan listrik di IKN ini tak hanya disediakan oleh pemerintah. Menhub juga mendorong pihak swasta untuk ikut serta menyediakan beragam opsi kendaraan listrik, baik roda dua maupun empat.

"EV tak hanya disediakan oleh pemerintah. Pemerintah mengadakan, instansi mengadakan, tapi swasta juga mem-provide, baik secara CSR ataupun mereka commercial. Jadi itu akan jadi satu kolaborasi yang penting," tegasnya.

"Jadi ada yang memang dedicated pemerintah menyediakan, bahkan memberi subsidi, ada yang ownership bagi mereka-mereka yang tinggal di sana. Tapi ada juga yang leasing atau dia menggunakan secara sesaat," terang Menhub.

Kereta Canggih

Selain kendaraan listrik, Menhub juga menyinggung kehadiran kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) di IKN. Rencananya, uji coba moda transportasi itu akan berlangsung Agustus 2024.

Namun begitu, uji coba ini masih bersifat belum komersial. Adapun biaya untuk trial kereta otonom tanpa rel ini bukan berasal dari alokasi APBN.

"Di sini juga ada ART, yaitu kereta api yang beroperasi tanpa rel yang kita akan segera showcase di sana. Kami harapkan Agustus ada uji coba. Belum komersil, dan belum pembangunan yang sifatnya dari APBN," tutur Menhub.


Menhub dan Menkes Temani Pak Bas Berkantor di IKN Juli 2024

Update terbaru pembangunan rumah atau hunian bagi para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur selesai pada Juli 2024. (Dok Kementerian PUPR)

Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur semakin dekat. Sejumlah menteri dipastikan akan bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dipastikan akan menggelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus di IKN. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa dirinya akan pindah ke IKN Juli 2024, menyusul telah siapnya sebagian bangunan rumah dinas menteri di IKN.

"Jadi, cuma airnya belum masuk, Juni masuk (airnya). Jadi, Juli InsyaAllah pindah," kata Basuki kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2024).

Basuki menyebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan ikut pindah ke IKN pada waktu yang sama.

"Rencananya pak Menhub, pak Menkes. Beliau mau bareng di Juli," ujarnya. Meski demikian, Basuki tidak mengetahui jadwal untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pindah ke IKN.

Menkeu belum, mungkin enggak tahu ya," singkat Basuki.

 


Rumah Menteri Kecil?

Update terbaru pembangunan rumah atau hunian bagi para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur selesai pada Juli 2024. (Dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas merespons anggapan bahwa rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur terlalu mahal.Menurut dia, rumah menteri di IKN justru lebih kecil dibanding di Jakarta.

"Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang lebih kecil dibanding rumah menteri yang di Jakarta, lebih kecil, justru lebih kecil," kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

Dia tak mau menilai apakah rumah menteri di IKN mewah atau tidak. Namun, Azwar Anas menuturkan tanah dan bangunan rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan yang ada di Jakarta.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya