Partai Buruh: Mustahil Iuran 3% Tapera Bisa Bantu Buruh Miliki Rumah

Alasan kedua, Said menyebut dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30 persen.

Hal ini, kata dia akibat upah buruh yang tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut. Dia berujar, bila upah buruh dipotong lagi 3 persen untuk Tapera, beban hidup buruh akan semakin berat.

Alasan ketiga, Said mengutip UUD 1945 bahwa dijelaskan tanggung jawab menyiapkan dan menyediakan rumah yang murah untuk rakyat, sebagaimana program jaminan kesehatan dan ketersediaan pangan yang murah.

Sayangnya, ujar Said dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali. Pemerintah, kata Said hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh.

"Hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat. Bukan malah buruh disuruh bayar 2,5 persen dan pengusaha membayar 0,5 persen," kata Said.

Alasan keempat, Partai Buruh juga memandang program Tapera terkesan dipaksakan untuk mengumpulkan dana masyarakat khususnya dana dari buruh, PNS, TNI/Polri, dan masyarakat umum.

Oleh sebab itu, Said mewanti-wanti pemerintah jangan sampai Tapera menjadi lahan korupsi baru bagi oknum pejabat, sebagaimana yang terjadi di ASABRI dan TASPEN.

"Dengan demikian, Tapera kurang tepat dijalankan sebelum ada pengawasan yang sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program Tapera," tutur dia.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin agar pemerintah menunda dulu soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Saran saya supaya tidak jadi pro-kontra dihold dulu, sambil dilakukan sosialisasi baru kemudian dilakukan kembali," kata Bamsoet kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Menurutnya, dengan menunda Tapera tersebut agar untuk dilakukan pengkajian kembali ditengah-tengah turunnya daya beli masyarakat.

"Rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan real ya, jadi jika dipotong itu akan mengurangi kebutuhan rillilnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek," ujarnya.

"Jadi sekali lagi pertama sosialiasi yang lebih masif, agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan papannya," sambungnya.

Politikus Golkar ini pun meminta agar pemerintah melakukan pengkajian kembali dengan melihat kemampuan daya beli masyarakat.

"Sebetulnya menurut saya ini perlu dilakukan kaji, dikaji kembali, karena dibutuhkan sekarang adalah upaya meningkatkan kemapuan daya beli, meningkatkan pendapatan masyarakat setiap rumah tangga bukan malah kemudian dipotong. Sehingga kemampuan mewujudkan kebutuhan riilnya menjadi hilang sebagian," ungkapnya.

"Karena apa? karena dia tidak tahu akan manfaat jadi apa uangnya yang dipotongnya itu, dan kapan diwujudjannya sehingga kebutuhan riilnya setiap hari mereka butuhkan," sambungnya.

Selain itu, Bamsoet menyebut, masih ada 15 persen yang masih belum memiliki rumah sendiri. Hal itu lah yang kemudian pemerintah membuat program pengadaan satu juta rumah.

"Tapi memang antara cita-cita dan realita selalu ada gap, apalagi sekarang timbul pro-kontra soal Tapera," pungkasnya.