Liputan6.com, Washington, DC - Donald Trump (77) menjadi mantan presiden Amerika Serikat (AS) pertama yang dihukum karena kejahatan berat pada Kamis (30/5/2024) ketika juri di New York memutuskan dia bersalah karena memalsukan dokumen untuk menutupi pembayaran demi membungkam seorang bintang porno menjelang Pilpres AS 2016.
Setelah dua hari pertimbangan, juri yang beranggotakan 12 orang memutuskan Trump bersalah atas 34 dakwaan yang dihadapinya.
Advertisement
Hakim Juan Merchan menetapkan sidang vonis Trump berlangsung pada 11 Juli.
Trump menghadapi hukuman maksimal empat tahun penjara, meskipun orang lain yang dihukum karena kejahatan tersebut seringkali menerima hukuman, denda atau masa percobaan yang lebih singkat. Penahanan tidak akan menghalangi dia untuk berkampanye atau menjabat jika dia memenangi Pilpres AS 2024.
Dia tidak akan dipenjara sebelum hukuman dijatuhkan.
Merchan berterima kasih kepada para juri atas layanan mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka bebas berbicara tentang pengalaman mereka kepada juri jika mereka mau.
"Tidak ada yang bisa memaksa Anda melakukan apa pun yang tidak ingin Anda lakukan. Pilihan ada di tangan Anda," kata Merchan seperti dilansir CNA, Jumat (31/5).
Putusan tersebut menjerumuskan AS ke dalam situasi yang belum pernah dialami menjelang pilpres pada 5 November, ketika Trump, kandidat dari Partai Republik, mencoba untuk kembali Gedung Putih dengan mengalahkan petahana, Joe Biden (81), calon presiden dari Partai Demokrat.
Trump membantah melakukan kesalahan dan diperkirakan akan mengajukan banding.
"Ini memalukan," kata Trump kepada wartawan setelahnya ketika dia menyatakan dirinya tidak bersalah dan mengulangi keluhannya bahwa persidangan tersebut telah dicurangi.
"Putusan sebenarnya akan diambil pada 5 November oleh rakyat."
Relatif Singkat
Jajak pendapat menunjukkan Trump dan Biden bersaing ketat dan jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa putusan bersalah dapat membuat Trump kehilangan dukungan dari pemilih independen dan Partai Republik.
Juri memutuskan Trump bersalah karena memalsukan dokumen bisnis setelah menjalani persidangan selama lima minggu yang menampilkan kesaksian eksplisit dari bintang porno Stormy Daniels tentang hubungan seksual yang dia alami dengan Trump pada tahun 2006 ketika Trump menikah dengan istrinya saat ini, Melania.
Trump membantah pernah berhubungan seks dengan Daniels.
Mantan pelobi politik dan pengacara Trump, Michael Cohen, bersaksi bahwa Trump menyetujui pembayaran uang tutup mulut sebesar USD 130.000 kepada Daniels pada minggu-minggu terakhir Pilpres AS 2016, ketika dia menghadapi berbagai tuduhan perilaku seksual yang tidak pantas.
Cohen bersaksi bahwa dialah yang menangani pembayaran tersebut dan bahwa Trump menyetujui rencana untuk mengganti biayanya melalui pembayaran bulanan yang disamarkan sebagai pekerjaan legal.
Pengacara Trump mengecam kredibilitas Cohen, menyoroti catatan kriminal dan pemenjaraannya serta sejarah kebohongannya. Merchan juga memperingatkan juri untuk memeriksa kesaksiannya dengan cermat.
Waktu yang relatif singkat yang dibutuhkan para juri untuk mengambil keputusan merupakan tanda bahwa mereka berpendapat terdapat cukup bukti untuk mendukung kesaksian Cohen, kata George Grasso, pensiunan hakim New York yang menghadiri persidangan.
Sebuah sumber yang mengetahui alur kerja tim kampanye Trump mengatakan bahwa putusan tersebut diperkirakan akan mendorong dia untuk mengintensifkan pertimbangan dalam memilih seorang perempuan sebagai pasangan wakil presidennya. Situs kampanyenya menjulukinya sebagai "tahanan politik" dan mendesak para pendukungnya untuk menyumbang.
Advertisement
Kubu Biden: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Sementara itu, tim kampanye Biden mengatakan putusan juri menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Mereka mendesak para pemilih untuk menolak Trump dalam pemilu.
"Hanya ada satu cara untuk mencegah Donald Trump masuk ke Ruang Oval: di kotak suara," kata tim kampanye Bidan.
Gedung Putih menolak berkomentar. Namun, rekan-rekan Trump di Partai Republik dengan cepat mengutuk putusan tersebut.
"Hari ini adalah hari yang memalukan dalam sejarah Amerika Serikat," kata Ketua DPR Mike Johnson.
Juri memberi tahu pengadilan bahwa mereka telah mengambil keputusan pada pukul Kamis pukul 16.20 waktu setempat dan membacakan 34 tuduhan bersalah segera setelah pukul 17.00 waktu setempat.
Pengacara Trump, Todd Blanche, meminta Merchan membatalkan putusan bersalah tersebut, dengan alasan bahwa putusan tersebut didasarkan pada kesaksian Cohen yang tidak dapat diandalkan. Merchan menolak permintaannya.
Memalsukan dokumen bisnis biasanya merupakan pelanggaran ringan di New York, namun jaksa penuntut di kantor Kejaksaan Distrik Manhattan Alvin Bragg menyatakan tindakan tersebut sebagai tindak pidana dengan alasan bahwa Trump menyembunyikan sumbangan kampanye ilegal. Kasus ini dikenal sebagai "kasus zombie" karena Bragg menghidupkannya kembali setelah pendahulunya memilih untuk tidak mengajukan tuntutan.
Trump mengeluh bahwa dia tidak bisa mendapatkan pengadilan yang adil di kampung halamannya yang didominasi Partai Demokrat.
Kasus ini secara luas dianggap sebagai kasus yang paling tidak berdampak dari empat tuntutan pidana yang dihadapi Trump.
Kemungkinan besar juga, kasus ini merupakan satu-satunya kasus yang disidangkan sebelum pemilu karena kasus-kasus lainnya tertunda akibat tantangan prosedural.
