Liputan6.com, Jakarta - Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak hanya sekadar diposisikan sebagai ban serep atau cadangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG), Arief Budiman menilai, meski kekuasaan terbatas, posisi wapres tetap memiliki fungsi politis dan konstitusional.
"Baik secara fungsi konstitusionalnya, maupun secara politik atas dasar kalkulasi kepentingan berbagai pihak yang tak menghendakinya melangkahkan kaki secara strategis selama lima tahun ke depan. Walaupun tetap pula tak bisa dikatakan Gibran punya ruang gerak besar untuk menjelma penuh sebagai kepanjangan tangan Jokowi," kata Arief dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).
Advertisement
Menurut Arief, Prabowo tidak akan 'memarkir' Gibran dalam urusan politik. Sebab, keberadaan Gibran di samping Prabowo dinilai menjadi kekuatan simbolik atas janji memberi ruang politik pada anak muda.
"Dalam ruang konstitusional, Gibran akan berperan sebagai wakil presiden pada ruang gerak yang sangat terbatas bahkan nihil dari sisi kewenangan membuat kebijakan, tapi cukup lapang secara langkah politik," tambah Arief.
Arief menilai, langkah-langkah Gibran ke depan sangat mungkin besar di lini politik. Apalagi dari sikapnya sejak terpilih tak akan mengambil posisi seperti Ma'ruf Amin yang lebih banyak menepi dalam urusan politik.
"Gibran akan tetap berusaha tampil menjadi figur politik sentral melalui permainan simbolik yang selama ini menjadi kekuatan utamanya. Terutama untuk membesarkan sosoknya sebagai tokoh populis di kalangan anak muda, yang memang menjadi kekuatan utamanya," tutur Arief.
Gibran Berperan Sebagai Jembatan Kepentingan
Jika Gibran tetap berada di luar pusaran kepartaian, tambah Arief, maka Gibran bisa berperan sebagai penjembatan kepentingan antara parpol-parpol pendukung pemerintahannya selain Gerindra. Sebagai imbal balik, Gibran bisa mengorkestrasi isu politik praktis secara lebih luas melalui parpol-parpol tersebut.
"Lebih jauh lagi, Gibran akan selalu tampak seksi di mata para parpol sebagai sosok alternatif untuk diusung pada Pilpres 2029 bila pada saatnya nanti mereka tak memiliki kandidat dari internalnya,” kata Arief.
Agar mampu memaksimalkan peran sebagai wakil presiden, menurut Arief, Gibran perlu membuka ruang bagi para pemangku kepentingan kebijakan publik dari pelbagai sektor untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, bahkan kritik atas proses pembentukan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.
"Sehingga, bisa menegaskan kesan Gibran sebagai jembatan atau katalis pemerintahan kolaboratif yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi kerap dianggap tidak berjalan," pungkasnya.
Advertisement
