Liputan6.com, Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tuan rumah Forum South-South Knowledge Exchange (SSKE) pada 23-29 Mei 2024. Forum yang dipusatkan di Kota Balikpapan ini diikuti 43 negara partisipan.
Dalam pertemuan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mempresentasikan strategi provinsi atau subnasional dalam Satuan Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan atau (Governor’s Climate Forests Task Force/GCF Task Force).
Advertisement
"Pemerintah Indonesia (pusat dan daerah/subnasional) memiliki kepedulian tinggi dalam berbagai regulasi dan program untuk menekan laju deforestasi dan mendorong konservasi," kata Akmal, dikutip Minggu (2/6/2024).
Komitmen ini diyakininya tidak akan meraih hasil maksimal tanpa kemitraan yang kuat dan kolaboratif dari semua elemen pemerintah dan masyarakat. Implementasi upaya pencegahan degradasi hutan dan deforestasi itu juga memerlukan dukungan serius dari sektor swasta.
Akmal pun mengklaim Kalimantan Timur sebagai provinsi yang memiliki tingkat kepedulian dan kekompakan sangat luar biasa dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan. Kaltim pun sangat serius mencegah laju perubahan iklim ekstrem.
"Satu-satunya provinsi yang membuat peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon adalah Kalimantan Timur," ia menegaskan.
Komitmen dan kebijakan Kaltim ini diharapkan bisa menjadi pelopor bagi provinsi atau subnasional lain di dunia. Juga memastikan regulasi pemerintah mampu menggugah semua pihak bahwa menjaga hutan dan mengurangi emisi bukan semata tugas pemerintah.
"Tujuan positif itu juga tanggung jawab sektor swasta serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat," tegas Akmal.
Akmal pun berharap World Bank melihat kebijakan Kalimantan Timur sebagai langkah positif menyelamatkan Bumi dari negara pemilik hutan tropis dunia.
"Jika selama ini banyak negara hanya menghasilkan emisi, maka mereka harus membayar kepada negara yang menghasilkan karbon, karena mau menjaga hutannya," ucap Akmal menambahkan.
Dapat Rp 300 Miliar dari World Bank
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri ini pun menyinggung peran besar Indonesia (Kaltim) dalam berbagai upaya menahan laju perubahan iklim, yang kemudian berbuah kompensasi dari negara-negara donor melalui Bank Dunia/World Bank.
“Ini sudah dibuktikan dengan diperolehnya insentif dari negara donor untuk Indonesia senilai USD 110 juta atau sekitar Rp 300 miliar sudah dicairkan," sebut Akmal.
Menurut Akmal, setiap negara memiliki kiat dan caranya masing-masing dalam upaya penyelamatan hutan. Saat ini World Bank baru memfasilitasi tiga negara yakni Indonesia, Brasil dan Kongo. Dia berharap ke depan akan lebih banyak negara yang difasilitasi.
"Berbagi pengetahuan seharusnya tidak hanya dengan tiga atau empat negara, karena tidak semua kondisi daerah sama," imbuhnya.
Saat ini World Bank baru memfasilitasi tiga negara. Antara lain Indonesia diwakili Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi. Sementara Brasil diwakili Negara Bagian Amazon, serta Negara Demokratik Kongo diwakili Provinsi Mato Grosso.
"Kami sangat berharap World Bank bisa lebih membuka knowledge exchange dari negara-negara partisipan, selain tiga negara SSKE itu," ujar Akmal.
Advertisement
Menggabungkan 3 Negara Hutan Hujan Tropis
Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun menjelaskan SSKE menggabungkan tiga negara hutan hujan tropis terbesar, sekaligus menjadi platform para pembuat kebijakan, pakar, dan masyarakat.
"Bank Dunia juga membawa masyarakat global. Dalam platform ini kami berusaha mengatasi masalah yang dihadapi negara-negara hutan hujan tropis," jelasnya.
Franka menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kaltim atas seluruh kinerja yang telah dikontribusikan untuk penyelamatan bumi dan dunia.
"Banyak kemajuan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti pengelolaan hutan dari deforestasi dan pengurangan emisi karbon. Ini adalah kepentingan bersama menjaga kemajuan dan langkah baik," katanya mewaliki World Bank.
Tidak kalah penting, Kaltim bersama lima pemerintah daerah lainnya menjadi garis terdepan menjaga hutan dan memastikan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan bisa sejahtera.
"Forum ini adalah forum kemitraan untuk mendapatkan perhatian global dan sektor swasta harus terlibat menjaga ekosistem ini. Juga untuk mendongkrak citra mengatasi permasalahan, memobilisasi pembiayaan, teknologi, dan mencari solusi bersama" Franka menandaskan.
Infografis Bencana-Bencana Akibat Perubahan Iklim. (Liputan6.com/Abdillah)
Advertisement
