Cegah Hoaks hingga Politik Uang Saat Pilkada 2024, Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah

Bawaslu Kabupaten Bantul menjalin kerja sama dengan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 02 Jun 2024, 21:00 WIB
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (Liputan6.com / Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerja sama dengan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah daerah setempat dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan, untuk aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul dikutip dari Antara, Minggu (2/6/2024).

Menurut dia, secara konkret pengawas pemilu akan mengajak pengurus dan anggota NU serta Muhammadiyah untuk aktif dalam pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pilkada serentak 2024.

Didik mengatakan, kerja sama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu penting dilakukan karena potensi kerawanan pemilihan ke depan antara lain politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks atau berita bohong.

"Melalui kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah diharapkan dapat mereduksi praktik politik uang dalam perhelatan Pilkada ke depan," katanya.

Selain itu, kata dia, harapannya sayap organisasi yang ada di NU tersebut dan Muhammadiyah baik itu kelompok perempuan maupun kelompok mudanya dapat ikut aktif dalam pencegahan praktik politik uang serta politisasi sara yang dimungkinkan terjadi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul Riyanto mengatakan, akan memberikan dukungan terhadap kerja sama pengawasan partisipatif dalam Pilkada serentak 2024 yang dilakukan Bawaslu.

Pihaknya juga mendorong adanya materi khotbah yang memuat bahaya politik uang dan ujaran kebencian dari perspektif agama. Hal ini dirasa akan efektif mengingat materi khotbah akan dapat didistribusikan sampai pelosok dusun di Bantul.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul Arba Riksawan Qomaru mengatakan, Muhammadiyah berharap peran nyata Bawaslu dalam kerja pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ke depan.

Dia mengatakan, sebagai lembaga dakwah amar ma’ruf nahi munkar, Muhammadiyah terus menolak terhadap praktik politik uang dan akan menjadi bagian dari jihad di masyarakat. Karena itu pihaknya mendukung gerakan lawan politik uang yang gencar dilakukan Bawaslu Bantul.

 


Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya